JATENGPOS.CO.ID, PATI – Nelayan di Desa Banyutowo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, mengeluhkan pendangkalan di pesisir wilayah tersebut. Akibatnya, kapal nelayan tradisional tidak bisa menepi ke pantai.
Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Lestari Desa Banyutowo, Sugiono, mengatakan pendangkalan terjadi sejak pertengahan Oktober lalu. Hal itu mengakibatkan nelayan tidak dapat berangkat mencari ikan.
“Tidak bisa menepi. Sejak pertengahan bulan Oktober,” kata Sugiono saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (4/11).
Menurutnya, solusi untuk mengatasi pendangkalan adalah pembuatan dermaga. Jika hanya mengandalkan pengerukan sedimentasi, tidak akan membuahkan hasil karena ombak di Pantai Banyutowo membawa lumpur ke daratan.
“Solusinya dermaga. Kalau dikeruk ya percuma juga, sedimentasinya juga tinggi, kalau ombaknya bawa lumpur sehingga lumpurnya naik ke daratan,” jelasnya.
Ia menyebut sekitar 60 sampai 70 nelayan tradisional di Desa Banyutowo tidak dapat melaut akibat pendangkalan. Rata-rata nelayan tradisional di wilayah tersebut biasanya menangkap ikan tongkol hingga lundu.
“Kalau nelayan tradisional itu ada yang ikan tongkol, ada ikan lundu jenisnya beda-beda,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, Hadi Santoso, membenarkan sedimentasi di TPI Banyutowo cukup tinggi sehingga menyulitkan nelayan membawa hasil tangkapan langsung ke dermaga.
“Memang menjadi permasalahan utama di TPI Banyutowo, sedimentasi yang cukup tinggi sehingga menyulitkan nelayan, sehingga membawa tangkapannya langsung ke dermaga, atau ke parkiran kapal itu,” jelas Hadi.
Pihaknya mengaku telah melakukan penanganan sementara berupa pengerukan sedimentasi, namun langkah tersebut belum menyelesaikan masalah karena lumpur akan kembali bersama ombak.
“Kami sudah melakukan penanganannya antara lain tadi pengerukan sedimentasi (penanganan sementara) kami tahu itu tidak menyelesaikan masalah karena akan kembali lagi,” katanya.
Untuk solusi permanen, DKP Pati telah mengusulkan kepada DKP Provinsi Jawa Tengah untuk membangun pemecah ombak dan jembatan atau jeti. Namun pembangunan tersebut membutuhkan anggaran besar.
“Yang kedua untuk membuat pemecah ombak, kemudian jembatan atau jeti dan kami sudah usul ke DKP provinsi untuk kedua usulan,” terangnya.
“Karena memang biayanya cukup besar biaya pembangunan itu, karena itu solusi utama, kami tahun lalu sudah mengusulkan itu, kira menelan mungkin ya sampai Rp10 miliar lebih, itu kira-kira lebarnya ada 120 meteran tambatan kapalnya,” tandasnya. (ida/rit)
