JATENGPOS.CO.ID, BANJARNEGARA- Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) melaksanakan kunjungan kerja spesifik bertema ketahanan pangan di Kabupaten Banjarnegara, Kamis (23/4/2026).
Kunjungan dipimpin langsung Sekretaris Komisi E, M. Zainuddin, bersama jajaran perangkat daerah provinsi: Biro Kesra, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Jateng.Rombongan diterima Wakil Bupati (Wabup) Banjarnegara Wakhid Jumali didampingi Dinas Tenaga Kerja, Bappeda, serta OPD terkait.
Pertemuan membahas potensi, tantangan, dan strategi pengembangan sektor pangan serta kesejahteraan masyarakat di kabupaten dengan topografi dominan pegunungan itu.
Wabup Wakhid Jumali memaparkan Banjarnegara punya potensi besar di sektor pertanian, terutama singkong. Komoditas itu kini dikembangkan menjadi tepung mocaf atau modified cassava flour yang punya nilai ekonomi tinggi. Mocaf dinilai sebagai alternatif tepung terigu, rendah gluten, dan cocok untuk program diversifikasi pangan.
“Potensi singkong di Banjarnegara sangat besar dan sudah diolah menjadi tepung Mocaf. Namun, kami perlu meningkatkan promosi agar produk unggulan itu dikenal luas dan memiliki nilai jual yang tinggi, jangan sampai produk bagus tidak laku karena minim sosialisasi,” kata Anggota DPRD Jateng, Saiful Hadi, di sela pertemuan.
Perlu diketahui, data BPS 2025 mencatat luas panen ubi kayu di Banjarnegara mencapai 8.742 hektare dengan produksi 247.118 ton. Angka ini menempatkan Banjarnegara sebagai salah satu lumbung singkong terbesar di Jateng. Sayangnya, mayoritas masih dijual gelondongan dengan harga rendah Rp1.200–Rp1.800/kg. Padahal setelah jadi mocaf, harga bisa Rp12.000–Rp15.000/kg.
Pemkab juga tengah mendorong Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berbasis lokal dan menyiapkan Perda pemanfaatan mocaf sebagai sumber pangan alternatif. Langkah ini untuk mengatasi masalah ketidakcukupan gizi sekaligus mengurangi ketergantungan impor terigu. Angka stunting Banjarnegara 2025 tercatat 17,2%, turun dari 21,4% pada 2022, namun masih di atas target nasional 14%.
Singkong untuk Bioetanol
Tak hanya pangan, arah pengembangan pertanian Banjarnegara mulai diarahkan mendukung industri bioetanol berbahan baku ubi dan singkong. Hal ini sesuai arahan Kementerian Pertanian dalam program energi terbarukan.
“Pertumbuhan ekonomi Banjarnegara mencapai 5,3% tahun 2025, di atas rata-rata Jateng 5,01%. Hilirisasi singkong ke mocaf dan bioetanol bisa jadi mesin baru pertumbuhan,” ungkap Wabup Wakhid.Jaring Pengaman Sosial: ‘Jateng Ngopeni’ dan BLT
Di aspek kesejahteraan, Dinas Sosial fokus pada perlindungan sosial terhadap kerawanan pangan. Program ‘Jateng Ngopeni’ memberi bantuan rutin bagi keluarga miskin ekstrem, lansia, dan disabilitas. Ditambah Bantuan Tunai Langsung untuk menjaga daya beli saat harga pangan fluktuatif.
Sementara, Dinas Tenaga Kerja menyatakan siap kerja sama melalui Balai Latihan Kerja. BLK akan diarahkan mencetak SDM olahan pangan, pertanian modern, dan pariwisata.
“Kami sudah kolaborasi dengan dinas pertanian dan UMKM. Lulusan BLK kita dorong jadi wirausaha mocaf, keripik, sampai pemandu wisata,” kata perwakilan Disnaker.
Diskusi juga mengungkap tantangan. Pertama, isu lingkungan akibat pembukaan lahan pertanian di lereng. Jika tidak dikontrol, rawan longsor dan memperparah luapan Sungai Serayu yang tiap musim hujan menggenangi ribuan hektare sawah.
Kedua, kesenjangan sosial dan pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka Banjarnegara 2025 masih 5,39%, sedikit di atas Jateng 5,21%. Kantong kemiskinan ada di 20 desa kawasan Dieng dan perbatasan Wonosobo.
Ketiga, infrastruktur pariwisata. Komisi E menyoroti perlunya Pemprov menyiapkan akses jalan lebih baik, terutama menuju Dieng. Jalan provinsi Banjarnegara–Dieng via Wanayasa masih banyak titik rusak dan sempit, menghambat bus wisata besar masuk.Strategi: Sinergi Pertanian, Budaya, dan Wisata Syariah
Pemkab Banjarnegara 2026 memfokuskan pembangunan pada pariwisata dan ekonomi syariah. APBD 2026 mengalokasikan anggaran besar untuk infrastruktur desa dan sarana pertanian: jalan usaha tani, irigasi, dan embung. Untuk dongkrak PAD, potensi wisata akan disinergikan dengan pertanian dan budaya.
Salah satu inovasi: gelar seni budaya tradisional tiap akhir pekan di area pertanian dan kebun singkong.
“Wisatawan bisa lihat proses tanam sampai olah mocaf, lalu nonton lengger atau ebeg. Belanja oleh-oleh langsung dari petani,” jelas Wabup.
Destinasi unggulan seperti Dataran Tinggi Dieng, Waduk Mrica, dan Curug Pitu akan dikemas dalam paket wisata edukasi pangan. Pada 2025, kunjungan wisata Banjarnegara mencapai 1,87 juta orang dengan PAD sektor wisata Rp38,4 miliar.
Rekomendasi Komisi E
Sekretaris Komisi E, M. Zainuddin, menyebut kunjungan ini jadi bahan merumuskan kebijakan ketahanan pangan yang kontekstual.
“Banjarnegara punya modal kuat: lahan, SDM, budaya. Yang kurang tinggal hilirisasi, promosi, dan infrastruktur. Perda Mocaf harus segera, BLK diperkuat, jalan ke Dieng dibenahi,” tegasnya.
Komisi E juga mendorong skema kemitraan petani singkong dengan industri mocaf dan bioetanol agar harga terjamin. Selain itu, integrasi data pangan, sosial, dan kebencanaan penting agar bantuan ‘Jateng Ngopeni’ tepat sasaran.
Melalui kunspek ini, DPRD Jateng berharap ketahanan pangan Banjarnegara makin kuat, infrastruktur membaik, dan kesejahteraan warga naik.
“Pangan tidak boleh hanya cukup, tapi harus bergizi, berkelanjutan, dan menyejahterakan petaninya,” tutup Zainuddin. (nif/muz)
