JATENGPOS.CO.ID,WONOSOBO – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengingatkan bahaya disinformasi yang kian masif di era digital. Ia mengajak masyarakat lebih kritis dan jeli menyaring informasi agar hoaks tidak merusak persatuan dan menghambat pembangunan.
Gubernur yang memimpin Jawa Tengah bersama Wagub Tak Yasin Maimoen (Gus Yasin) itu menjelaskan, kemudahan akses informasi saat ini tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga membuka peluang besar bagi penyebaran hoaks.
“Kita harus menciptakan informasi yang sehat. Jangan sampai ada disinformasi yang menyebabkan perpecahan. Berikan edukasi yang membangun, bukan yang memecah persatuan,” kata Luthfi saat membuka Seminar Nasional bertema “Wonosobo Melawan Hoaks: Penguatan Literasi Digital dan Ketahanan Informasi Masyarakat” di Aula Kampus 2 Universitas Sains Al Quran (Unsiq), Kabupaten Wonosobo, Sabtu (25/4/2026).
Ia menegaskan, hoaks bukan sekadar informasi yang keliru, melainkan ancaman serius bagi stabilitas sosial, kepercayaan publik, dan keutuhan bangsa. Karena itu, upaya melawan hoaks harus dilakukan secara kolektif dengan melibatkan pemerintah, akademisi, media, komunitas digital, serta masyarakat luas.
“Memerangi hoaks ini tidak mudah. Kita harus melakukan cek, recheck, dan final check sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. Tidak bisa sembarangan dalam menerima informasi,” ujar Ahmad Luthfi.
Dalam forum yang diikuti pelajar, mahasiswa, pengemudi ojek online, relawan, hingga berbagai komunitas tersebut, Ahmad Luthfi juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan daerah. Ia menyebut, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar pembangunan berjalan optimal, terutama di tengah kondisi global yang fluktuatif.
Menurutnya, konsep aglomerasi wilayah dapat menjadi kekuatan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Selain itu, Ahmad Luthfi menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah, termasuk kepala daerah, untuk menerapkan prinsip good and clear governance serta mengedepankan pelayanan publik.
“Birokrasi harus melayani. ASN dan pejabat publik adalah pelayan masyarakat. Jangan ada yang ditutup-tutupi, harus transparan. Dan jangan alergi terhadap kritik, jadikan itu sebagai pemacu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik,” tegasnya. (RIT)
