JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Kuatnya budaya patriarkhis menjadikan salah satu faktor yang menjadi kendala pada keterlibatan perempuan agar terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan. Salah satu ruang untuk menyampaikan aspirasi di level terbawah, bagi kaum perempuan adalah melalui Musrenbang di level desa.
“Semestinya ruang tersebut dimanafaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam memetakan persoalan terkait isu perempuan,” papar Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi, saat menjadi nara sumber pada Diskusi Tematik Perempuan dalam Pengambilan Keputusan dan Pembangunan Kongres Perempuan Jawa Tengah, Selasa (26/11) di Hotel UTC Semarang.
Senator yang ketiga kalinya kembali terpilih mewakili Jateng itu menyampaikan, masih banyak hal yang menyebabkan kurangnya keterlibatan perempuan dalam Musrenbang. Antara lain, belum adanya juknis terkait keterlibatan perempuan. Selain itu, perempuan yang terlibat dalam Musrenbang belum mampu memetakan persoalan menyangkut kesehatan, pendidikan, lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi.
“Masih banyak sekali kendala yang harus kita carikan solusi untuk mengukuhkan keberadaan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan,” katanya.
Dia mengakui jika dalam kebijakan yang diambil pemerintah, isu perempuan belum menjadi program prioritas pembangunan. Komitmen terkait anggaran responsif gender juga belum sepenuhnya dipahami oleh pengambil kebijakan.
Denty mendorong agar perempuan maupun pemerintah bersinergi untuk saling mengisi dan sharing melalui berbagai forum. Dia mengapresiasi pelaksaan kongres yang diadakan perempuan Jawa Tengah tersebut sebagai upaya pembentukan karakter perempuan yang tangguh menghadapi perkembangan zaman. “Mari kita sama-sama mendorong perempuan agar berani menyampaikan pendapat, membangun inovasi kewirausahaan, serta melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan,” tukaasnya.
Pada kesempatan tersebut, Denty mendengarkan aspirasi dari peserta kongres yang merupakan perwakilan perempuan dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.”Dalam hal pengambilan keputusan ini, ada banyak pihak yang memiliki pengaruh besar, yakni keluarga, ormas, parpol, dan pemerintah. Semua harus berkomitmen dan bersinergi supaya kepentingan perempuan menjadi isu prioritas pembangunan,” tandasnya. rit
