JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Skema Full Registran Solar Subsidi di Jawa Tengah yang sudah diimplementasikan Pertamina sejak 18 Mei 2023 dinilai sejumlah kalangan telah tepat sasaran untuk mengatasi penyimpangan.
Ketua Aptrindo Cabang Tanjung Emas Semarang, Supriyono mengatakan, pembelian dengan QR Code saat ini menjadi solusi nyata untuk mencegah penyalahgunaan solar subsidi di lapangan. Pembelian solar juga menjadi lebih mudah dan aman.
“Program pembelian solar dengan nomor polisi yang kemudian disempurnakan dengan barcode lebih gampang. Mudah-mudahan dengan program tersebut dapat mengurangi penyimpangan yang terjadi,” kata Supriyono, dalam Focus Group Discussion Forum Wartawan Ekonomi Semarang bersama Pertamina, di Hotel Patra Semarang, Selasa (23/5/2023).
Hadir sebagai pembicara dalam kesempatan tersebut Koordinator Pengaturan BBM BPH Migas, Anwar Rofiq; Analis Pengembangan Energi Dinas ESDM Jateng, Ninditya; Ketua Aptrindo Cabang Tanjung Emas Semarang, Supriyono; dan Dosen FEB Unnes, Bayu Bagas Hapsoro.
Supriyono berharap, skema yang sudah diimplementasikan dapat terus ditingkatkan dengan pelacakan radius kendaraan yang lebih canggih, agar kecurangan tidak terjadi. Tim saber juga perlu dibentuk agar oknum yang nakal takut melakukan kecurangan.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang, Bayu Bagas Hapsoro menambahkan, adanya program pembelian solar dengan QR Code memudahkan pengguna maupun Pertamina. Pasalnya, Pertamina bakal mendapatkan data riil time, sehingga bisa mengetahui potensi kebocoran.
“Potensi solar yang keluar apakah terjadi kebocoran jelas akan terlihat, sistem yang sudah online sangat mudah di monitoring. Pengawasan mudah bisa melihat titik di SPBU berkurang sehingga dapat jadi acuan pengambilan keputusan,” imbuhnya.
Disampaikan, data pengguna yang sudah masuk harus dijaga karena merupakan privasi yang sensitif. Jangan sampai data pribadi dari KTP, nomor kendaraan dan lainnya bocor yang dapat dijual bebas secara online.
“Data konsumen yang diolah cukup sensitif, apabila data tersebut dijual sangat berbahaya. Keamanan data juga harus diperhatikan perlindungannya,” ujarnya.
Koordinator Pengaturan BBM BPH Migas, Anwar Rofiq menuturkan, BPH Migas bersama Pertamina, Pemerintah dan stakeholder terkait akan terus melakukan pemantauan penyaluran solar subsidi tepat sasaran dan memastikan tidak akan terjadi kelangkaan. Adapun kuota solar subsidi tahun 2023 memiliki suplai yang sangat mencukupi hingga 17 juta KL, lebih besar dibandingkan 2022.
“Pendistribusian solar subsidi adalah tanggung jawab bersama, pemerintah, pemda, maupun pengusaha. Untuk itu perlu sinergi bersama untuk terus menjaga agar penyaluran tepat sarana agar memberi peningkatan pertumbumbuhan ekonomi,” tukasnya.
Sementara itu, Analis Pengembangan Energi ESDM Jateng, Ninditya mengungkapkan, Pemprov Jateng terus memfasilitasi pengajuan jumlah kuota solar subsidi yang diperlukan oleh pengusaha, narayana dan pihak terkait.
“Pemprov Jateng memfasilitasi kuota yang akan diusulkan ke pemerintah pusat, kemudian pada saat momen Natal dan Tahun Baru juga ikut melakukan pemantauan LPG, BBM, Solar untuk terus mendukung penyaluran tepat sasaran,” pungkasnya.(aln)
