JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG- Kabar positif datang dari angka kemiskinan Jawa Tengah yang terus menurun. Namun, di tengah penurunan tersebut, Jawa Tengah masih menghadapi tantangan lain karena tingkat pengangguran terbuka dan ketimpangan pengeluaran justru mengalami kenaikan.
Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Ali Said mengatakan, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat sebesar 9,21 persen. Angka itu turun 0,18 poin persen dibanding September 2025 dan turun 0,27 poin persen dibanding Maret 2025.
“Jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada Maret 2026 sebanyak 3,29 juta orang, turun 59,39 ribu orang dibanding September 2025 dan turun 81,25 ribu orang dibanding Maret 2025,” katanya.
Penurunan tersebut membuat jumlah penduduk miskin Jawa Tengah berkurang dari 3,37 juta orang pada Maret 2025 menjadi 3,29 juta orang pada Maret 2026. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan pada indikator kemiskinan secara tahunan.
Sementara itu, garis kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2026 mencapai Rp596.676 per kapita per bulan. Komponen terbesar berasal dari garis kemiskinan makanan sebesar Rp453.356 atau 75,98 persen, sedangkan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp143.320 atau 24,02 persen.
Pengangguran Naik
Di sektor ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja Jawa Tengah pada Mei 2026 mencapai 22,36 juta orang. Angka tersebut naik 31,90 ribu orang dibanding Februari 2026.
Meski jumlah angkatan kerja bertambah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) justru turun 0,11 poin persen menjadi 73,79 persen. Kondisi yang perlu menjadi perhatian adalah kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
“Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,30 persen, naik sebesar 0,06 poin persen dibanding Februari 2026,” jelasnya.
Jumlah penduduk yang bekerja pada Mei 2026 mencapai 21,40 juta orang atau naik 16,36 ribu orang dibanding Februari 2026. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar.
Sektor tersebut menyerap 5,87 juta orang atau 27,42 persen dari total penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Besarnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian menunjukkan sektor ini masih menjadi salah satu penopang utama pasar kerja Jateng.
Ketimpangan Ikut Naik
Tantangan lain terlihat dari tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk. Pada Maret 2026, gini ratio Jawa Tengah tercatat sebesar 0,354 atau naik 0,004 poin dibanding September 2025 yang berada pada angka 0,350.
Kenaikan ketimpangan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Di wilayah perkotaan, gini ratio naik dari 0,381 menjadi 0,384, sedangkan di perdesaan meningkat dari 0,296 menjadi 0,298.
Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah mencapai 19,84 persen. Jika dirinci berdasarkan wilayah, angkanya sebesar 18,52 persen di perkotaan dan 22,05 persen di perdesaan.
“Gini ratio pada Maret 2026 sebesar 0,354, naik 0,004 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2025 yang sebesar 0,350,” terangnya.
Data BPS tersebut memperlihatkan bahwa penurunan kemiskinan belum otomatis diikuti dengan penurunan pengangguran dan ketimpangan. Karena itu, peningkatan kualitas lapangan kerja dan pemerataan pendapatan menjadi tantangan penting dalam menjaga agar perbaikan kesejahteraan masyarakat dapat berlangsung lebih merata.
Dengan kemiskinan yang terus ditekan, pekerjaan rumah berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja sekaligus mempersempit kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat.(aln)
