JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG– Tingkat inklusi keuangan di Jawa Tengah mencapai 95 persen pada 2026. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya diimbangi tingkat literasi keuangan yang baru menyentuh 72,8 persen.
Kesenjangan tersebut menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah untuk terus memperkuat edukasi agar masyarakat tidak sekadar memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi juga memahami manfaat serta risikonya.
Hal itu disampaikan Kepala OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo dalam puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di area bekas parkir Plaza Gajahmada, Semarang, Sabtu (7/11) malam.
Hidayat mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara OJK, industri jasa keuangan, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat.
Menurutnya, tingginya inklusi keuangan harus berjalan beriringan dengan literasi. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara bijak serta sesuai kebutuhan.
“Yang harus kita lakukan adalah membarengi tingginya akses ke sektor keuangan dengan pemahaman masyarakat. Karena itu, sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan literasi harus terus diperkuat,” ujarnya.
Hidayat menambahkan, literasi keuangan juga menjadi salah satu upaya melindungi masyarakat dari berbagai risiko kejahatan keuangan, seperti penipuan, investasi ilegal, hingga pinjaman online ilegal. Masyarakat diimbau memastikan pinjaman yang diambil sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Jateng, Taufik Andriawan, mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam memilih produk investasi maupun layanan keuangan.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh mudah tergiur tawaran keuntungan besar yang tidak masuk akal. Legalitas perusahaan dan produk keuangan perlu diperiksa sebelum memutuskan untuk berinvestasi.
“Jangan hanya melihat imbal hasilnya. Periksa dulu apakah perusahaan dan produknya terdaftar serta diawasi OJK. Setelah itu, pastikan penawarannya masuk akal,” katanya.
Taufik menyarankan masyarakat memanfaatkan layanan OJK melalui nomor 157 untuk memeriksa legalitas perusahaan maupun produk jasa keuangan. Langkah tersebut penting agar masyarakat tidak menjadi korban investasi bodong dan berbagai penawaran keuangan ilegal.
Selain investasi ilegal, Taufik juga menyoroti aktivitas judi online di Jawa Tengah. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang disampaikannya, jumlah pengguna judi online di provinsi ini pada 2025 mencapai sekitar 1,4 juta orang.
Ia menyebut penggunaan dana pinjaman untuk aktivitas judi online juga menunjukkan tren peningkatan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat berkaitan dengan penggunaan pinjaman online ilegal dan memperburuk persoalan keuangan masyarakat.
OJK bersama lembaga terkait terus mendorong upaya pemberantasan aktivitas tersebut. Masyarakat juga diingatkan agar tidak menggunakan fasilitas pinjaman untuk aktivitas yang berisiko merugikan kondisi keuangan keluarga.
Taufik turut mengingatkan pentingnya menjaga keamanan rekening perbankan. Rekening yang sudah tidak digunakan sebaiknya ditutup agar tidak disalahgunakan untuk praktik jual beli rekening maupun tindak kejahatan keuangan lainnya.
“Kalau rekening sudah lama tidak digunakan, sebaiknya ditutup. Jangan sampai rekening kita disalahgunakan untuk aktivitas ilegal,” ujarnya.
Dalam rangkaian puncak BIK 2026, OJK Jateng juga mengumumkan pemenang kompetisi investasi tingkat SMA/SMK/MA se-Jateng-DIY. Juara pertama diraih SMAN 3 Semarang, disusul MAN 1 Yogyakarta, SMAN 1 Magelang, SMKN 1 Randudongkal, SMA Negeri 1 Maos, dan SMAIT Nurul Islam.
Selain itu, diumumkan pula Duta Literasi dan Inklusi Keuangan Jawa Tengah. Miftakhul Naim dan Hamzah Fahmi meraih posisi pertama dan kedua, disusul Siska Wulandari. Sementara kategori juara favorit diraih Aliffia Rohmadiana Putri, Annisa Laras Rahayu, dan Lintang Prayogi.
Melalui Bulan Inklusi Keuangan 2026, OJK berharap peningkatan akses layanan keuangan di Jawa Tengah dapat diikuti pemahaman masyarakat yang semakin baik. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mudah menggunakan produk keuangan, tetapi juga mampu mengenali risiko dan mengambil keputusan keuangan secara bertanggung jawab. (aln)
