JATENGPOS.CO.ID, SRAGEN – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Sragen dinilai masih sangat rendah dari target tahun 2023. Lantaran PAD baru masuk sekitar 46 persen, dari target Rp 2,5 miliar baru mendapat Rp 1 miliar.
Hal itu terungkap dari hasil dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Sragen, Rabu (25/10).
Wakil ketua Komisi II DPRD Sragen Handoko mengatakan, pendapatan dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga belum maksimal, lantaran untuk ini baru mendapatkan PAD sebesar Rp 1,3 miliar. Sedangka untuk PAD yang baik muncul dari Rumah sakit (RS) Tangen. Sejak kerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk PAD di RS Tangen capaiannya naik 5 kali lipat dari target yang ditetapkan. Begitu juga dengan RS Soeratno Gemolong perlunmendapatkan apresiasi.
“Karena di RS Soeratno jemput bola memberikan layanan langsung ke masyarakat untuk meningkat PAD dan pelayanan kesehatan ke warga sekitar,” papar Handoko yang juga anggota Fraksi partai Golkar DPRD Sragen ini.
Menurut Handoko, selain memaksimalkan PAD, dinas terkait juga harus meningkatkan pelayanan dengan terobosan dan inovasi yang baik. Seperti RSUD Soehadi Prijonegoro, PDAM Tirtonegoro harus memberikan layanan masyarakat yang maksimal. Selain itu, kata Handoko, dalam meningkatkan maupun mendongkrak PAD, pihak eksekutif harus lincah dan menggeret para relasi para pemilik modal maupun investor agar masuk ke Sragen. Untuk tahun ini memang sudah ada investor yang masuk di Sragen seperti dua pabrik sepatu yang saat ini masih dalam taraf pembebasan lahan seperti di Sambungmacan dan Tanon.
“Bahkan ada pabrik tas dan pabrik ban yang juga telah beroperasi di Sragen. Selain mampu menyerap tenaga kerja juga meningkatkan PAD,” pungkas Handoko. (ars)
