JATENGPOS.CO.ID, YOGYAKARTA- Pembangunan Jembatan Kabanaran (Pandansimo) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menjadi perhatian Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Untuk mendapatkan data dan informasi teknis, Komisi D melakukan kunjungan lapangan ke proyek strategis nasional tersebut, Selasa (14/4/2026).
Setibanya di lokasi jembatan, rombongan dewan diterima Kabid Preservasi BBPJN II Ditjen Bina Marga Kementerian PU, Aris Rusdianto, bersama jajarannya. Dalam paparannya, Aris menjelaskan posisi vital jembatan yang membentang di atas muara Sungai Progo itu.
“Jembatan ini merupakan akses penunjang utama di Jalur Lintas Selatan atau Pansela yang membentang dari Jatim hingga Banten. Jembatan Kabanaran menghubungkan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo,” kata Aris.
Proyek Jembatan Kabanaran dibangun dengan anggaran APBN Rp863,72 miliar.
Spesifikasi teknisnya, panjang bentang utama 675 meter, lebar 24 meter, dengan total penanganan 2.300 meter termasuk jalan pendekat. Jembatan bertipe pelengkung baja itu dirancang menahan beban lalu lintas berat dan mendukung pengembangan kawasan selatan DIY sebagai pusat ekonomi baru.
Data BBPJN II mencatat Jalur Pansela DIY-Jateng sepanjang 126,63 km ditargetkan tembus total pada 2027. Kehadiran Jembatan Kabanaran memangkas waktu tempuh Bantul–Kulon Progo dari 45 menit menjadi 15 menit, sekaligus membuka akses ke Bandara YIA dan Kawasan Industri Sentolo.
“Tanpa jembatan ini, Pansela akan putus di muara Progo,” ujar Aris.
Jembatan Serupa Prioritas di Kebumen–Cilacap
Mendengar paparan itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Joko Purnomo menyatakan dukungan penuh terhadap program pembangunan nasional. Namun ia berharap Kemen PU juga mendorong proyek serupa di wilayah Jateng yang menghubungkan dua kabupaten.
“Mudah-mudahan ada juga di wilayah Jateng yang hampir mirip situasi dan kondisinya seperti di sini untuk diusulkan pembangunan jembatan ke pemerintah pusat,” kata Joko.
Dari keterangan BBPJN yang diterima Komisi D, kondisi serupa ada di perbatasan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap. Jalur Pansela di ruas itu terputus Sungai Luk Ulo dan kontur perbukitan karst Gombong Selatan. Warga saat ini masih mengandalkan jembatan gantung sempit atau memutar hingga 25 km lewat jalur nasional.
“Untuk di wilayah Jateng, masih ada Kebumen–Cilacap yang belum digarap karena terkendala wilayah perbukitan sehingga masih dilakukan analisa dan tahun ini belum bisa prioritas anggaran,” jelas Aris.
Jalur Pansela Jateng membentang 212,5 km dari Congot Kulon Progo hingga perbatasan Jabar di Ciwaru, Cilacap. Hingga April 2026, realisasi fisik sudah 78,4% atau 166,6 km. Titik belum tembus selain Kebumen–Cilacap adalah ruas Tambakmulyo–Puring yang masih studi kelayakan. Urgensi pembangunan jembatan di Kebumen–Cilacap tinggi karena 3 alasan:
Ekonomi: Membuka akses sentra perikanan Logending, Ayah, dan wisata Pantai Menganti–Suwuk. Potensi PAD sektor wisata pesisir selatan Kebumen 2025 mencapai Rp41,2 miliar, naik 14% setelah Pansela tersambung sebagian.
Logistik: Memangkas biaya angkut hasil bumi dari Gombong selatan ke Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Saat ini truk harus memutar lewat jalur tengah, menambah biaya Rp350 ribu/rit.
Mitigasi: Jadi jalur evakuasi tsunami selatan Jawa. BNPB menetapkan 7 kecamatan di Kebumen–Cilacap sebagai zona merah tsunami dengan 184.300 jiwa terdampak.
Komisi D akan mendorong Gubernur dan Bappeda Jateng memasukkan Jembatan Kebumen–Cilacap dalam daftar usulan prioritas ke Bappenas untuk APBN 2027.
“Kita belajar dari Kabanaran. Butuh lobi kuat dan kesiapan lahan. Kalau studi kelayakan selesai 2026, 2027 bisa masuk lelang,” kata Joko.
BBPJN menyebut estimasi awal bentang jembatan Kebumen–Cilacap sekitar 480–600 meter karena sungai lebih sempit dari Progo, namun tantangan geologi karst membuat biaya bisa Rp600–Rp750 miliar.
Pembangunan Pansela DIY sudah hampir 100%, sementara Jateng masih tersendat di 2 titik. Data Korlantas 2025 mencatat LHR Pansela Kebumen–Cilacap baru 3.200 kendaraan/hari karena jalan putus, padahal ruas Bantul–Purworejo sudah 11.800 kendaraan/hari. Kesenjangan ini membuat pertumbuhan ekonomi pesisir selatan Jateng 4,7%, di bawah DIY 5,4%.
“Kami tidak ingin Jateng jadi penonton. Pansela harus utuh dari Banten sampai Jatim. Kalau jembatan Kebumen–Cilacap dibangun, efeknya ekonomi 5 kabupaten selatan Jateng akan terungkit,” tutup Joko.
Komisi D akan memanggil Dinas PU Bina Marga Jateng pekan depan untuk sinkronisasi data lahan dan DED jembatan, agar bisa dikawal bersama ke pusat. (nif/muz)
