SMK sebagai lembaga pendidikan yang berperan menciptakan SDM berkualitas dan kompeten. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja pada bidang tertentu.
Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan khusus SMK adalah menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja, baik secara mandiri, mampu memilih karier, ulet dan gigih dalam berkompetisi, dan mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya.
Nanang Fattah(2012:23) menyebutkan Pembiayaan Pendidikan sebagai jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sebagai perencana Pendidikan sangat memerlukan tindakan Analisis cost. Biaya pendidikan tidak hanya berbentuk uang atau rupiah, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan (opportunity cost/ income forgone” yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau menyelesaikan studi. Biaya Pendidikan dihitung dengan
C(SMK) = L (SMK) + K(SMK).
Kita akan meneropong biaya pendidikan SMK, Kompetensi Keahlian Akuntansi.
Pertama Biaya Langsung yang dibayarkan (L (SMK) ) . Jumlah Kelas 3 rombel (90 siswa), dengan kebutuhan a) pengadaan buku Rp. 45.00.000; b) pengadaan BHP praktek Rp 30.000.000; c) perawatan lab Komputer Rp. 40.000.000; d) Biaya langganan aplikasi akuntansi Rp. 10.000.000; e) biaya evaluasi pembelajaran Rp. 40.000.000; f) biaya kegiatan ekstrakurikuler, kepemimpinan siswa Rp. 30.000.000; g) biaya peningkatan kompetensi Guru Rp. 15.000.000; h) Biaya perawatan sarpras Rp 60.000.000; i) Biaya Prakerin dan outing class Rp.30.000.000; j) Biaya pengeluaran lain Rp. 15.000.000. Jumlah Total Kebutuhan adalah Rp 315.000.000. Maka biaya persiswa adalah Rp. 3.500.000/tahun atau Rp. 291.667.67/bulan. Jumlah ini tentunya bagi orang tua yang keadaan ekonominya rendah masih masuk dalam kategori mahal.
Dari kebutuhan biaya Pendidikan SMK, pemerintah mengalokasikan bantuan dalam bentuk dana BOS dan BOP. Jumlah bantuan yang didapat sesuai dengan jumlah siswa yaitu Dana BOS Rp. 1.600.000 x 90 siswa Rp. 144.000.000; dana BOP Rp. 1.000.000 x 90 siswa Rp. 90.000.000. Jumlah total Rp. 234.000.000. Jumlah anggaran tersebut masih ada kekurangan, sehingga kekurangan Rp. 81.000.000 dialokasikan dari dana partisipasi sumbangan masyarakat (PSM). Maka setiap siswa akan di bebani PSM Rp. 75.000/bulan.
Di Jawa Tengah peraturan Gubernur untuk partisipasi sumbangan masyarakat (PSM) tidak boleh melebihi Rp. 75.000. Jika satuan pendidikan dalam analisis cost dari bantuan pemerintah sudah mencukupi maka satuan Pendidikan tidak akan menarik PSM.
Berikutnya jumlah Rata-rata penghasilan tamatan SMP (K(SMK)). Sebagai contoh lulusan SMP yang tidak melanjutkan SMK, jika ia bekerja dan memperoleh penghasilan, penghasilannya Rp. 500.000 per bulan, dan jika ia melanjutkan pendidikan ke SMK, besarnya pendapatan (upah, gaji) selama 3 tahun belajar di SMK harus diperhitungkan. Andaikan penghasilannya Rp500.000 perbulan x 3 tahun (36 bulan), totalnya Rp.18.000.000.
Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika seorang yang tidak bekerja karena melanjutkan pendidikan maka kesempatan itu hilang untuk mendapatkan uang (financial), demikian pula sebaliknya.
Selanjutnya Biaya Pendidikan (C(SMK)). Dari perhitungan di atas maka biaya Pendidikan selama 3 tahun siswa SMK adalah C(S1) = L (S1) + K(S1 = 3* Rp. 3.500.000 + 18.000.000 = Rp 28.500.000
Kebanyakan orang tua tidak memperhitungkan biaya kesempatan (opportunity cost). Biaya Pendidikan tersebut belum termasuk biaya Pendidikan transportasi, buku tulis, seragam dan lain-lain. Dari analisis biaya tersebut maka orang tua dapat memiliki gambaran biaya Pendidikan SMK.
Amin Nurita Fajar Astuti, ST, M.Pd
Kepala SMK Negeri 1 Kalibawang Wonosobo
Mahasiswa Program Doktor
Manajemen Pendidikan UNNES
