Monev Aplikasi New Siga Bidang P2PP Dinpermades P2KB di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sayung

JATENGPOS.CO.ID,  DEMAK – Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan (P2PP) Dinpermades P2KB Kabupaten Demak menggelar monitoring dan evaluasi aplikasi New Siga di Balai Penyuluhan KB (BPKB) Kecamatan Sayung pada Senin, 7 Maret 2022. Adapun giat monev ini ditujukan untuk memastikan keterisian data program Banggakencana di aplikasi New Siga setiap bulannya, baik oleh PKB/PLKB maupun mitra kerja terkait.

Menurut Kabid P2PP Sukardjo, SKM, M.Kes tugas P2PP adalah melaksanakan sebagaian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan, dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan daerah, menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengendalian penduduk.

Sedangkan untuk fungsi dari P2PP adalah melaksanakan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, kemudian melakukan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan. Selanjutnya juga melakukan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengenbangan, emberdayaan, pemantauan dan pengedalian pelaksanaan seksi pengendalian penduduk dan dilanjutkan dengan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengenbangan, emberdayaan, pemantauan dan pengedalian pelaksanaan seksi penyuluhan dan penggerakan. Kemudian juga ada pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan hingga melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Baca juga:  Sukses Galang Dana dari Pentas Tiga Musisi

Kegiatan monev dipimpin langsung oleh Kabid P2PP Sukardjo, SKM, M.Kes, didampingi Sub Koordinator  Dalduk dan Iga Drs.Adi Susanto, MH dan Sub Koordinator Advokasi, KIE dan Penggerakan Drs. Ahlam Kamal, MM. Evaluasi seputar kewajiban input data yang telah dilakukan hingga bulan Februari 2022 pun disampaikan, dimana keterisian data belum mencapai 100% untuk Kecamatan Sayung. Kekurangan data tersebut khususnya pada komponen pelaporan pelayanan KB, yang sedianya menjadi ranah dari mitra faskes, namun untuk efektivitas pelaporan maka PKB/PLKB setempat perlu “turun tangan”.

iklan

Kendala waktu tentu menjadi alasan utama, mengingat proses pelaporan data tersebut harus dilakukan secara periodik, by name by address, untuk semua jenis alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang didropping ke masing- masing faskes. Sehingga PKB/PLKB pun diminta untuk memback-up input data hasil pelayanan KB dari masing- masing faskes.

Baca juga:  Pohon Tumbang Jalur Pati - Juwana Sempat Terputus

Selain itu, guna meringankan beban kewajiban pelaporan pada aplikasi new siga, Koordinator BPKB Sayung Fatimah Nur Pratiwi, ST juga disarankan agar melibatkan PPKBD untuk melaporkan kegiatan bulanannya (KIE dan pemutakhiran data) secara mandiri. Hal ini dapat dikondisikan melalui pertemuan rutin Rakorcam PPKBD, dengan memberikan pelatihan pengoperasian new siga terlebih dahulu pada masing- masing PPKBD. Sementara itu, guna memastikan adanya progres pasca  evaluasi, kegiatan monev Bidang P2PP selanjutnya akan kembali digelar pada pekan depan.

Adapun, sejak tahun 2022 ini, seluruh aktivitas pencatatan dan pelaporan program Bangga Kencana dilakukan melalui aplikasi New SIGA. Menggantikan penggunakan aplikasi sebelumnya, yakni SIGA dan Statistik Rutin. Sebagai sistem informasi yang didesain lebih kekinian dan akuntabel, aplikasi New SIGA diharapkan akan menjadi data operasional bagi Petugas KB dan pihak terkait dalam melakukan intervensi terhadap Bangga Kencana.

Baca juga:  Duhhhh... RS Pemerintah Ini Larang Pengunjung Kenakan Alas Kaki?

Melalui New SIGA, BKKBN ingin membangun sistem data yang lebih baik di tahun ke depan dengan sinkronisasi data basis keluarga Indonesia dengan sistem informasi kependudukan. Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan pada aplikasi New SIGA menghimpun seluruh data program Bangga Kencana berbasis data kelompok, data keluarga dan data individu by name by address yang dapat digunakan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan strategis. (*)

iklan