JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melakukan reshuffle kabinet jelang dua bulan selesai masa akhir jabatan (AMJ). Jokowi melantik tiga menteri, satu wakil menteri. Reshuffle mendekati AMJ ini banyak yang menilai kental aroma politis ketimbang urusan pekerjaan.
Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan adanya aroma politis di balik reshuffle kabinet Jokowi pada Senin (19/8/2024). Meski masalah tersebut hak prerogatif Presiden.
“Suka-suka presiden soal reshuffle. Tak ada yang bisa menolak dan menghentikan. Reshuffle kali ini lebih kentara aroma politisnya ketimbang urusan kinerja. Karena waktu 2,5 bulan tak bisa bicara banyak soal kinerja,” kata Adi dihubungi Senin (19/8/2024).
Menurutnya, ada dua hal yang mengakibatkan kentalnya aroma politis dalam reshuffle kabinet kali ini. Pertama, reshuffle ini dinilai sebagai ajang bersih-bersih politik ke menteri PDIP. Kedua, Adi melihat adanya upaya konsolidasi kekuasaan Jokowi dan Prabowo di balik reshuffle kabinet kali ini.
“Konsolidasi kekuasaan ini sebagai persiapan peralihan kekuasaan politik dari Jokowi ke Prabowo. Selain menteri, ada wamen dan kepala badan yang juga diisi orangnya Jokowi dan Prabowo menjadi penebal konsolidasi kekuasaan menuju peralihan kekuasaan,” terangnya.
Ia menilai, orang dekat Jokowi dan Prabowo paling diuntungkan dalam reshuffle kabinet tersebut.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menyampaikan hal sama, ia menilai perombakan kabinet dilakukan Jokowi bernuansa politis.
Sebab, masa jabatan Jokowi bakal berakhir pada Oktober 2024. Menurut Ujang, mengganti menteri jelang AMJ tidak efektif.
“Kalau kita bicara efektivitas, tentu tidak akan efektif. Mana ada ukuran efektivitas itu diukur hanya dalam waktu dua bulan seperti itu. Tapi kelihatannya basisnya adalah basis politik. Kepentingan politik,” kata Ujang dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Senin (19/8).
Ujang berpendapat para menteri dan wakil menteri yang baru ditunjuk bentuk akomodasi politik kepentingan Jokowi selepas habis masa jabatan. Selain itu, mengakomodasi kepentingan transisi pemerintahan ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ia mencontohkan penggantian Menteri Hukum dan HAM yang awalnya dijabat politisi PDIP Yasonna Laoly. Kini posisi itu diisi politisi Gerindra Supratman Andi Agtas. Ujang menyebut posisi tersebut merupakan jabatan yang sangat strategis.
Ujang menilai Supratman memang mempunyai riwayat yang mumpuni untuk posisi itu. Sebab, Supratman pernah menjadi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sejak 2016 hingga 2024.
“Dia tahu persis soal Undang undang. Karena kita tau undang undang dibuat itu DPR bersama pemerintah. Artinya sangat paham terkait dengan dinamika pembuatan perundang undangan,” kata dia.
Namun, kata Ujang, Kemenkumham tidak hanya mengurusi hal tersebut. Kemenkumham juga mengurusi surat kepengurusan (SK) partai politik.
“Kemenkumham ini titik rawan dan penting bagi partai politik. Karena jika Ada kongres, muktamar, muktamar luar biasa, itu kan pengesahannya ada di kemenkumham,” ucapnya.
Ujang menjelaskan selama Jokowi menjabat, banyak partai mengalami masalah internal. Misalnya dualisme di tubuh Partai Demokrat dan Partai Golkar. Kemenkumham dalam hal ini berperan sangat penting.
“Di pemerintahan Presiden Jokowi yang lalu, di periode pertama tanggal periode kedua di mana banyak partai partai politik yang dipecah katakanlah, diganggu lalu persoalan SK-nya akan sulit mendapatkan SK di kemenkumham,” tuturnya.
“Bahkan dulu di Golkar ada dua kubu di tahun 2014 ya, hingga konflik selesai. Antara kubu Pak Agung Laksono dengan Aburizal Bakrie. Di pengadilan yang menang adalah kubu Aburizal Bakrie. Tetapi yang di SK kan itu kan Agung Laksono. Oleh karena itu, ini yang menjadi titik krusial dan titik rawan ketika kita bicara kemenkumham,” imbuhnya.
Kemudian, Ujang juga menyoroti posisi Menteri ESDM yang baru saja diberikan kepada Bahlil Lahadalia. Ujang ragu dengan kemampuan Bahlil di bidang ini.
“Saya melihat ini jabatan politis bisa diisi oleh siapa pun, oleh pihak pemenang, oleh pihak Pak Jokowi maupun Pak Prabowo,” kata Ujang.
“Dalam konteks itu saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi bahas politik saja, kalau soal keahlian, tentu tidak punya keahlian,” imbuhnya.
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai Presiden Jokowi tak memiliki alasan dalam mencopot Yasonna Hamonangan Laoly dari jabatan Menkumham digantikan elite Gerindra, Supratman Andi Agtas. Deddy menganggap keputusan Jokowi itu untuk kepentingan pribadinya dan hendak menghadapi Prabowo Subianto sebagai presiden yang menjabat di periode berikutnya.
“Secara umum saya melihat Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya. Sebab tidak ada alasan etis, substansial, teknis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang dua bulan lengser. Menurut saya Jokowi sedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama lima tahun ke depan,” kata Deddy kepada wartawan, Senin (19/8).
Deddy membawa isu revisi Undang-Undang (UU) MPR/DPR/DPRD/DPD (MD3) terkait reshuffle Yasonna. Selain itu, dia juga mengaitkan Jokowi dengan gejolak yang terjadi di Partai Golkar.
“Penggantian Menkumham Yasonna Laoly adalah murni agenda politik untuk meloloskan UU MD3 guna mencapai tiga tujuan. Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasai legislatif dari DPR RI hingga provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih sekaligus mengerdilkan PDI Perjuangan,” jelas Deddy.
“Kedua, ini akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan untuk internal Partai Golkar nantinya. Dengan demikian gejolak internal Golkar bisa diredam. Itu analisa saya, silakan orang tidak sependapat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Deddy mengungkit agenda pemilihan ketum sejumlah partai politik terkait reshuffle ini. Dia menyebut peran Menkumham menjadi penting.
“Ketiga, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres/Munas/Muktamar sebelum pilkada agar takluk dan manut dalam pilkada dan penyusunan personil pengurus periode berikutnya. Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk berisiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya,” kata Deddy.
Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pelantikan menteri baru yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini adalah upaya sinkronisasi pemerintah baru. Dasco mengatakan pelantikan menteri ini sangat perlu dilakukan.
“Ya kan ada banyak hal yang perlu di sinkoronisasi, sehingga ada beberapa yang kita minta agar ada percepatan, misalnya untuk sinkronisasi untuk pemerintahan baru ke depan,” kata Dasco di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8).
Terkait penambahan kursi wakil menteri di Kominfo, Dasco juga angkat bicara. Dasco menegaskan penambahan jabatan wakil menteri itu sudah berdasarkan kajian. (dtc/trb/dbs/muz)
