Presiden-Wapres Satu Partai, Pakar Hukum Dr. Lismanida: Ini Kepentingan Nasional, Bukan Partai!  


JATENGPOS. CO. ID, JAKARTA – Pakar hukum Dr. Lismanida, S.H., M.H., berpendapat, secara konstitusi sesuai pasal 6A UUD 1945, tidak mewajibkan wapres pengganti Gibran dari parpol. Justeru fungsi wapres itu adalah membantu presiden dan DPD sebagai representasi daerah sangat cocok mengemban tugas tersebut.

“Kita sudah punya banyak masalah klasik urusan parpol dll, maka presiden yang urus politik luar negeri dan pertahanan, wapres yang kordinasi pembangunan daerah, otonomi khusus dan percepatan pemerataan,”katanya.

Karena itu, diantara tokoh yang mendekati layak menjadi wapres menurutnya adalah sosok-sosok yang menduduki DPD. Ada Tamsil Linrung, Yoris, GKR Hemas, dan Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamudin.

“Sekarang ini, saya rasa Sultan Najamudin yang tepat dan pas, saya ngikuti dari awal kariernya beliau sampai dengan hari ini, dia tokoh muda juga berpengalaman sebagai kepala daerah, kuat di jaringan, paham birokrasi parlemen dan daerah, latar belakang beliau juga aktivis,”ucap akademisi yang juga pakar hukum perdata ini.

Baca juga:  Mengenakan Rompi Tahanan-Tangan Diborgol, Febrie Dijejali 20 Pertanyaan

“Selain Sultan, saya kurang mengikuti jejak yang lain. Kalau Tamsil Linrung dia solid di Indonesia Timur. Kalau GKR Hemas lebih cocok sebagai negarawan,” imbuhnya.

Kalau presiden dan wapres dari partai yang sama, menurutnya akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

“Apakah ini kepentingan nasional atau konsolidasi partai?”

Meskipun secara hukum boleh, tetapi secara politik kurang elok atau kurang bijak. Sebaiknya wapres sebagai jembatan untuk masyarakat bukan hanya untuk satu golongan saja.

Sebagai informasi, Gibran mengundurkan diri sebagai Wapres setelah mendapat tekanan politik  terkait keabsahan ijasah pencalonan  wapres, Kamis 12 November 2026. Sebagai gantinya, presiden Prabowo punya waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon kepada MPR (terhitung sejak MPR menjadwalkan sidang). Sedangkan MPR punya waktu 60 hari untuk memilih salah satunya untuk menjadi wapres mendampingi Prabowo. (jan)

Baca juga:  Survei DSI: Airlangga dan Golkar Teratas Pilihan Responden untuk Pemilu 2024

 



TERKINI

Rekomendasi

...

RS Polri Terima 12 Kantong Jenazah Korban...

Gibran Minta Maaf!