JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah pakar menilai aksi protes lewat demonstrasi kenaikan BBM mengandung kepentingan politik. Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menjelaskan bahwa unjuk rasa yang dilakukan ternyata memang banyak mengandung muatan politik pragmatis.
“Sederhana saja melihatnya, banyak masyarakat yang kesejahteraan belum terpenuhi, kok tidak demo soal itu. Maka menurut saya demo ini punya agenda politik pragmatis,” kata Pakar Komunikasi Politik ini.
Di sisi lain, sejatinya kebijakan penyesuaian harga BBM ini bukanlah sebuah kebijakan yang tiba-tiba dilakukan begitu saja oleh pemerintah, sehingga sangat tidak relevan jika ditolak tanpa ada kajian yang jelas.
Mantan Ketua Wantimpres, Sri Adiningsih menjelaskan bahwa kebijakan itu merupakan langkah terakhir yang memang sudah dipikirkan dengan sangat matang dan terpaksa harus diambil tanpa ada jalan lain.
“Penyesuaian harga BBM bersubsidi yang diresmikan pemerintah sangat berkorelasi dengan menjaga kekuatan fiskal nasional karena sejauh ini APBN terus saja terbebani,” kata Sri Adiningsih.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio juga menerangkan bahwa penyaluran bantalan sosial yang kini terus digencarkan pemerintah sudah sangat tepat. Tujuan utamanya adalah menjaga agar ancaman inflasi tidak terlalu berdampak berat dengan keterjagaan daya beli masyarakat.
Meski begitu, dirinya mengimbau agar benar-benar ada pemantauan data terkait penerima manfaat supaya kebijakan tersebut menjadi lebih optimal.
“Penyaluran Bansos tambahan memerlukan data yang benar dan akurat soal masyarakat miskin penerima Bansos, sehingga lebih produktif,” ungkap Agus.(dea/bis)
