JATENGPOS. CO. ID, KUDUS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiapkan sektor pariwisata dan ekonomi syariah sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi daerah pada 2027. Langkah itu dilakukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang dipatok pemerintah pusat di kisaran 5,6-7,4 persen, bahkan didorong menembus angka 8 persen.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 bersama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (26/5/2026). Forum itu dihadiri jajaran kepala daerah dan Forkopimda eks Karesidenan Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora (Jekuti-Banglor).
“Target kita sesuai arahan pemerintah pusat bahwa pertumbuhan ekonomi harus di atas 8 persen. Jawa Tengah triwulan I 2026 sudah 5,89 persen, kalau bisa kita tingkatkan lagi,” kata Ahmad Luthfi, yang duet memimpin Jateng betsama Wagub Taj Yasin Maimoen.
Menurutnya, penguatan sektor pariwisata dipilih karena dinilai memiliki efek berganda yang luas terhadap perekonomian masyarakat. Selain menciptakan lapangan kerja, sektor ini juga mampu menggerakkan UMKM, ekonomi kreatif, hingga investasi daerah.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada 2025 mencapai 5,37 persen. Salah satu penopangnya berasal dari sektor pariwisata, khususnya penyediaan akomodasi serta makan dan minum yang tumbuh hingga 10,60 persen.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah juga terus meningkat dalam empat tahun terakhir. Pada 2022 kontribusinya sebesar 3,29 persen, naik menjadi 3,40 persen pada 2023, kemudian 3,56 persen pada 2024, dan mencapai 3,74 persen pada 2025.
Kunjungan wisatawan pun menunjukkan lonjakan signifikan. Pada 2022 jumlah wisatawan tercatat 46,6 juta orang, dan meningkat menjadi 74,4 juta orang pada 2025 atau naik sekitar 59,73 persen.
“Wisata adalah salah satu alat yang tidak pernah kenal namanya resesi. Wisata tidak hanya menyiapkan tempat destinasi. Seribu desa wisata yang sudah ada tetapi tidak terawat harus digarap betul,” ujar Luthfi.
Dalam hasil Rakortekrenbang Wilayah Pengembangan Jekuti-Banglor, Kabupaten Kudus diproyeksikan menjadi pusat kunjungan wisata terbesar dengan target sekitar 3,7 juta wisatawan pada 2027. Kabupaten Rembang menargetkan hampir 3 juta kunjungan, Jepara sekitar 2,4 juta wisatawan, sementara Blora dan Pati masing-masing sekitar 1,2 juta dan 1,1 juta wisatawan.
Pemprov Jateng juga mendorong pengembangan desa wisata sebagai upaya pemerataan ekonomi berbasis potensi lokal. Kabupaten Kudus, Pati, Rembang, dan Blora, masing-masing ditargetkan membentuk 30 desa wisata baru, sedangkan Jepara menargetkan tiga desa wisata baru.
“Ada dana dari provinsi yang digelontorkan ke masing-masing kabupaten/kota. Awasi itu, bikin kearifan lokal yang muncul, entah nanti yang mengelola karang taruna boleh, desa juga boleh,” katanya.
Selain pariwisata, ekonomi syariah juga mulai diposisikan sebagai sektor strategis baru yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ke depan, seiring meningkatnya potensi industri halal dan wisata religi di berbagai daerah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, mengatakan, pembangunan daerah harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan dan menekan angka pengangguran.
“Kalau pembangunan tidak meningkatkan ekonomi kemasyarakatan dan kerakyatan serta tidak berdampak pada situasi masyarakat, maka yang dilakukan hanya rutinitas,” ujarnya. (*)