JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Pemkab Kudus tengah bersiap menyambut program baru dari pemerintah pusat pada tahun depan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus, Eko Djumartono, menyatakan bahwa Kudus akan menjadi lokasi pilot project pembangunan Sekolah Integrasi.
‘’Tahun depan akan dimulai pilot project terlebih dahulu. Saat ini kami sedang dalam tahap penyiapan, termasuk melakukan pelatihan dan pendataan awal untuk mengetahui jumlah guru yang siap mengajar bahasa Inggris,’’ ujar Eko, baru-baru ini.
Menurut Eko, penerapan bahasa Inggris di tingkat SMP tidak menghadapi kendala karena sudah masuk dalam kurikulum. Tantangan utama berada di tingkat SD. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Kudus akan memaksimalkan peran Pusat Belajar Guru (PBG) dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui proses seleksi di tiap sekolah.
Selain program bahasa Inggris, Pemkab Kudus juga tengah mengajukan verifikasi validasi (verval) ke Kementerian Pendidikan terkait pembangunan Sekolah Integrasi. Program ini rencananya akan ditempatkan di kawasan Gondangmanis, Kecamatan Bae, tepatnya di area SMP 2 Bae yang memiliki fasilitas lapangan panahan.
‘’Alasan memilih lokasi tersebut karena posisi SD dan SMP saling berdekatan, dan kita masih memiliki lahan yang luas di sana. Lapangan panahan itu masih sangat cukup untuk membangun gedung baru,’’ jelas Sekda.
Rencananya, beberapa SD di sekitar lokasi akan digabung (merger) dan dipindahkan ke dalam satu kawasan sekolah integrasi tersebut. Namun, realisasi proyek ini masih menunggu persetujuan dan kucuran anggaran penuh dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, Pemkab Kudus juga sedang menjajaki pembicaraan awal dengan pihak Perhutani terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial. Karena keterbatasan lahan milik daerah, Pemkab membidik kerja sama pemanfaatan lahan Perhutani seluas 5 hektare di sekitar wilayah Desa Tanjungrejo (dekat Brigif/Bunda Harum).
‘’Kami sudah melakukan pembicaraan pendahuluan. Jika mendapat lampu hijau, pembangunan fisik sepenuhnya akan dilakukan oleh pemerintah pusat, bukan menggunakan APBD kita,’’ pungkas Eko. (han/rit)
