JATENGPOS.CO,ID, KUDUS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus baru-baru ini mengundang sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menyatakan dukungannya demi menjaga transparansi anggaran dan meminimalkan potensi pelanggaran.
Ketua Satuan Tugas (Ka.Satgas) MBG, Bellinda Birton, menyebut proses pemanggilan ini menyasar semua pihak ketiga, yang menjadi mitra penyedia komoditas program. Pemkab Kudus menilai langkah hukum ini sebagai bagian penting dari fungsi pengawasan berkala yang diinstruksikan langsung oleh pemerintah pusat.
‘’Kejaksaan memang diminta ikut mengawasi sejak awal. Dengan adanya pemanggilan ini, kami harap program MBG di Kabupaten Kudus berjalan lebih lancar dan transparan,’’ ujar Bellinda yang juga Wakil Bupati Kudus, Rabu (1/7).
Menurutnya, langkah preventif ini diambil menyusul adanya rekomendasi evaluasi dari pemerintah pusat.
’’Kejaksaan diharapkan mampu memetakan celah rawan guna mencegah masalah hukum di masa depan,’’ tandasnya.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, Teddy Rorie melalui Kasi Intelijen, Ryan Augusti Manoi, membenarkar adanya undangan untuk sejumlah mitra SPPG di Kudus. Namun kehadiran SPPG di Kejari Kudus tidak dalam rangka pemeriksaan, tetapi hanya untuk melengkapi data.
‘’Iya ada undangan untuk mitra SPPG untuk melengkapi data,’’ kata Ryan.
Lanjutnya, undangan itu dibagi menjadi tiga tahap, mulai dari Senin-Rabu (29-30 Juni-1 Juli). Hasil dari ‘undangan’ tersebut, dipastikan tidak ditemukan adanya persoalan di dalam pengelolaan MBG di Kabupaten Kudus.
‘’Datanya sudah lengkap dan klir. Hasil dari undangan ini akan dilaporkan secara berjenjang dan dipastikan tidak ada dugaan mark-up di dalam pengelolaan MBG,’’ pungkasnya. (han/rit)
