JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Pemkab Kudus melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) mencatat ada sekitar puluhan warga Kudus, yang diproyeksikan mendapat bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dari Kementerian Sosial senilai Rp5 juta.
Diketahui, program strategis ini menyasar warga klaster kemiskinan desil 1 hingga 4. Mengingat tujuan utamanya adalah mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos seperti PKH dan BPNT agar mampu mandiri secara ekonomi dan segera lulus (graduasi) dari garis kemiskinan.
Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus, Putut Winarno, menjelaskan bahwa stimulus ini sebagai modal usaha produktif. Pemerintah pusat menggelontorkan dana maksimal Rp5 juta untuk setiap Kepala Keluarga (KK). Bantuan tidak diberikan tunai, melainkan berwujud peralatan kerja atau barang dagangan sesuai proposal kebutuhan usaha yang diajukan KPM.
‘’Terimanya nanti bentuk uang tunai lewat PT POS Indonesia, tetapi nanti akan didampingi oleh petugas untuk membelajankan peralatan usaha yang telah diajukan sebelumnya,’’ jelas Putut, Kamis (18/6)
Adapun teknik penyaluran program PPSE ini, Ketua TIM PKH, Yazid Bustomi menjelaskan, proses penjaringan penerima manfaat dilakukan melalui beberapa tahapan seleksi yang ketat. Mulai dari pengusulan awal yang mengutamakan warga aktif penerima bansos.
‘’Selanjutnya memasuki tahap verifikasi yang dibutuhkan persetujuan Kepala Dinas Sosial Kudus. Lalu tim memverifikasi kesesuaian desil 1–4, usia, dan kelayakan proposal usaha. Setelah semua tahapan dilalui, jika disetujui oleh Kemensos, bantuan akan cair via PT Pos Indonesia. Kemudian didampingi pendamping PKH yang wajib membelanjakannya dalam bentuk barang modal,’’ paparnya.
Sambung Yazid, program PPSE yang sudah berjalan sejak tahun lalu ini, menunjukkan tren peningkatan pengajuan yang signifikan. Berdasarkan data, pada tahun 2025 terdapat 50 pengajuan dan berhasil cair sebanyak 35 KPM.
Lalu memasuki tahun 2026, program dibagi menjadi beberapa tahap. Pada tahap pertama (Januari–Maret), dari 180 berkas yang diajukan, sebanyak 124 KPM lolos asesmen. Sementara pada tahap kedua (April–Juni), tercatat ada 89 pengajuan yang saat ini sedang memasuki proses asesmen lapangan.
‘’Kami berharap seluruh pengajuan yang memenuhi syarat pada tahun ini bisa cair semua. Setiap penerima juga akan dikawal berkala oleh pendamping PKH agar usahanya berkelanjutan,’’ pungkas Yazid. (han/rit)
