JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Pemerintah Desa Sadang, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, berupaya memprioritaskan penyelesaian sejumlah program strategis pada tahun 2026, di tengah keterbatasan anggaran pembangunan.
Fokus utama diarahkan pada penyelesaian gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan gedung MBG, sementara pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan desa.
Kepala Desa Sadang, Sutoyo, mengatakan pembangunan fisik gedung KDMP telah rampung. Bangunan tersebut bahkan sudah siap digunakan, namun hingga kini belum dapat beroperasi karena masih menunggu petunjuk teknis dan kebijakan dari pemerintah pusat.
‘’Bangunan koperasi sudah selesai dan rapi. Tinggal penyelesaian saluran pengairan di sekitarnya. Setelah itu sebenarnya sudah siap, hanya operasionalnya masih menunggu komando dari pemerintah,’’ ujarnya.
Selain koperasi, gedung MBG juga telah selesai dibangun. Meski demikian, fasilitas tersebut masih belum difungsikan karena mekanisme operasionalnya juga belum ditetapkan.
Menurut Sutoyo, dua program tersebut menjadi prioritas desa pada tahun ini karena menyerap sebagian besar anggaran yang tersedia. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal desa untuk membangun sektor lain menjadi sangat terbatas.
Ia menjelaskan, anggaran dana desa yang dapat digunakan untuk pembangunan tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar telah dialokasikan untuk mendukung program prioritas, termasuk pekerjaan pengerukan serta penyelesaian fasilitas pendukung koperasi.
‘’Akibat itu, pembangunan infrastruktur hanya dapat dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan sisa anggaran yang tersedia,’’ tukasnya.
Sutoyo mengakui masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi. Salah satunya adalah pembangunan jaringan irigasi pertanian serta Jalan Usaha Tani (JUT) yang masih membutuhkan penanganan di sejumlah titik.
‘’Yang masih menjadi pekerjaan rumah bukan hanya irigasi. Jalan Usaha Tani juga masih banyak yang belum terbangun. Bahkan ada beberapa infrastruktur yang sebelumnya dibangun kini mulai mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan,’’ katanya.
Ia menambahkan, berkurangnya alokasi dana desa turut berdampak pada kemampuan pemerintah desa dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Sementara itu, bantuan dari pemerintah provinsi maupun program Bantuan Keuangan Gubernur yang sebelumnya tersedia juga belum ada pada tahun ini.
Terkait keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, Sutoyo menyebut konsep operasionalnya masih menunggu kepastian dari pemerintah. Berdasarkan informasi yang diterima, koperasi tersebut diproyeksikan menjadi pusat distribusi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa.
‘’Hingga kini belum ada kesepakatan resmi, termasuk nota kesepahaman dengan PT Agrinas yang disebut akan menjadi mitra dalam penyediaan barang dan permodalan koperasi,’’ tandasnya.
Karena itu, meskipun bangunan telah berdiri, seluruh fasilitas di dalamnya masih kosong dan belum dilengkapi rak maupun sarana pendukung lainnya.
’’Kami berharap petunjuk pelaksanaan segera diterbitkan, sehingga koperasi dapat beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung perekonomian desa,’’ pungkasnya. (han/rit)
