JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Rencana realisasi angkutan massal Trans Jekuti (Jepara-Kudus-Pati) mulai menunjukkan titik terang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kudus, Sulistiyowati, mengungkapkan bahwa Pemkab Kudus telah bergerak melakukan koordinasi awal, meski operasional koridor baru ditargetkan berjalan pada tahun 2028 mendatang.
Sesuai dokumen RPJMD, komitmen formal berupa kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) antara Gubernur Jawa Tengah dengan tiga bupati terkait, dijadwalkan diteken dua tahun sebelum pelaksanaan.
‘’Menindaklanjuti rencana tersebut, kami sudah mengundang lima camat di Kudus, untuk berdiskusi langsung dengan perwakilan Bappeda dan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah,’’ ungkap Sulis, Selasa (14/7).
Sambungnya, dalam konsep awal, Pemprov Jawa Tengah meminta komitmen dari setiap pemerintah daerah, untuk menyiapkan infrastruktur pendukung, seperti transit hub atau titik pemberhentian di wilayah masing-masing.
‘’Kami bersama teman-teman Provinsi sudah mengidentifikasi secara singkat. Ada dua titik yang bisa difungsikan ganda, yaitu Terminal Getaspejaten dan Terminal Mijen,’’ tandasnya.
Menurutnya, Terminal Mijen saat ini kondisinya sudah relatif bagus dan umumnya melayani Angkutan Pedesaan. Sehingga terminal tersebut tidak membutuhkan banyak intervensi fisik, melainkan hanya penyiapan fasilitas naik-turun penumpang yang memadai.
Sedangkan Terminal Getaspejaten, dinilai membutuhkan perbaikan dan penataan yang cukup besar. Oleh karena itu, Pemkab Kudus berencana memasukkan anggaran penataan Terminal Getaspejaten ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 dengan perkiraan alokasi anggaran di bawah Rp 200 juta.
‘’Penataan ini akan kami sinkronkan dengan Dishub Provinsi agar desainnya pas dan tidak bongkar pasang di kemudian hari,’’ tambahnya.
Soal armada, konsep awal dari provinsi memproyeksikan sebanyak 14 unit bus untuk koridor ini. Namun, jumlah tersebut masih akan dikaji ulang secara mendalam disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Untuk menyiasati keterbatasan APBD dalam pembangunan halte bus yang jumlah titiknya cukup banyak, Pemkab Kudus berencana menerapkan strategi kombinasi yakni merangkul sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
‘’Kudus ini memiliki banyak perusahaan besar. Kami akan coba kolaborasikan, misalnya koridor atau area mana yang bisa dihandle oleh CSR perusahaan. Sementara untuk penataan terminalnya tetap dibiayai oleh Pemkab,’’ jelasnya.
Sedang soal rute resmi Trans Jekuti, kata Sulis, hingga saat sekarang belum diputuskan secara final karena masih menunggu kajian kelayakan komprehensif dari Dishub Provinsi Jawa Tengah.
Meski demikian, gambaran awal menunjukkan jalur bus kemungkinan besar masuk dari arah Semarang/Demak, lalu memecah rute ke arah barat (Jepara) dan timur (Pati). Terminal Jetak diproyeksikan menjadi titik pusat transit yang sangat strategis, terutama untuk mengurai kepadataan angkutan dari arah Grobogan.
‘’Ada opsi rute yang lewat jalur lingkar, ada juga yang masuk jalur kota. Untuk jalur Jepara, opsinya bisa lewat kota ke arah barat atau melalui rute Terminal Jetak lalu memotong lewat jalur lingkar. Semua keputusannya nanti menunggu hasil kajian dari tim provinsi,’’ pungkas Sulistiyowati. (han/rit)
