JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus membatalkan rencana penggabungan (merger) SD 5 Hadipolo. Kendati, memilih untuk mempertahankan sekolah tersebut dan fokus memulihkan citra serta mutu pendidikan di sana.
Sekretaris Disdikpora Kudus, Anggun Nugroho, mengungkapkan bahwa wacana penutupan atau merger sekolah sebenarnya sudah dikaji sejak tahun 2025. Namun, keputusan tersebut urung diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek di luar teknis pendidikan.
‘’Pendidikan itu tidak hanya soal guru, murid, dan sarana prasarana. Ada aspek sosial, ekonomi, dan demografi yang menjadi pertimbangan berat mengapa sekolah ini akhirnya harus tetap dipertahankan,’’ ujar Anggun, usai rapat koordinasi di SD 5 Hadipolo, Kamis (16/7).
Ke depan, SD 5 Hadipolo akan dilakukan revitalisasi hingga penataan tenaga pengajar. ’’Kami sedang meminta Bidang Dikdas untuk melakukan pendataan ulang. Guru-guru yang rumahnya di desa setempat akan diupayakan dikembalikan mengajar di desanya masing-masing,’’ tambah Anggun.
Menurutnya, langkah ini diharapkan mampu membangun branding baru bagi sekolah, sekaligus mengikis stigma negatif masyarakat. Disdikpora juga menggandeng Dinas Sosial (Dinsos) untuk memberikan pendampingan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) guna mengubah pola pikir warga sekitar.
‘’Kami upayakan stigma ‘Sekolah Kampung Sosial’ seiring berjalannya waktu hilang,’’ tandasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SD 5 Hadipolo, Solichul Hadi, membenarkan adanya stigma ‘Sekolah Kampung Sosial’ yang melekat di sekolahnya. Label tersebut muncul dari masyarakat karena mayoritas dari 29 siswa yang terdaftar dari kelas 1 hingga kelas 6 berasal dari pemukiman tersebut.
Bahkan, para guru kerap mendapati langsung anak didiknya ikut bekerja membantu orang tua di jalanan setelah jam pulang sekolah. ’’Kadang Bapak atau Ibu guru ketemu mereka di jalan. Ada anak yang langsung lari begitu melihat gurunya,’’ kata Solichul.
Solichul juga membeberkan alasan sosial di balik gagalnya rencana merger tahun lalu. Ada penolakan dari sekolah terdekat yang menjadi calon lokasi penggabungan.
Saat ini, SD 5 Hadipolo bertahan dengan keterbatasan personel. Sekolah hanya mengandalkan dua guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penuh waktu, sementara sisanya diisi oleh Guru Tidak Tetap (GTT) paruh waktu.
‘’Harapan kami sekolah ini bisa lebih maju. Kami bersama para guru akan bekerja keras membangun kembali citra baik sekolah ini di mata masyarakat,’’ pungkas Solichul. (han/rit)
