JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Kudus menemukan fakta baru di lapangan. Sejumlah keluarga dari kawasan yang dikenal sebagai “Kampung Sosial” turut Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, kedapatan belum pernah menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Fakta tersebut terungkap setelah dilakukan pelacakan terhadap data keluarga dari 29 siswa yang sekolah di SD 5 Hadipolo. Bantuan yang belum tersalurkan tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, hingga Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Kepala Dinsos P3AP2KB Kudus, Putut Winarno menjelaskan, dari total 29 siswa yang bersekolah di SD 5 Hadipolo, terdapat enam keluarga yang belum menerima PKH. Selain itu, ada tujuh Kartu Keluarga (KK) yang belum mendapat bantuan sembako, dan sembilan warga yang belum terdaftar dalam PBI BPJS Kesehatan.
‘’Memang ada yang belum mendapat bantuan,’’ ujar Winarno, saat dihubungi baru-baru ini.
Sambungnya, berdasarkan hasil verifikasi data, tidak tercatatnya warga tersebut sebagai penerima bansos pusat, menyusul status desil kesejahteraan mereka. Kata Dia, beberapa keluarga kedapatan berada di rentang desil 4 ke atas, yang secara sistem membuat mereka gugur sebagai sasaran bantuan pusat.
‘’Desil di atas empat ada enam KK, yang lainnya berada di desil satu sampai empat. Sementara itu, ada dua KK yang belum diketemukan keberadaannya, kemungkinan karena sering berpindah-pindah tempat tinggal,’’ jelas Winarno.
Menyikapi temuan ini, pihaknya menyebut keluarga yang berada di desil empat ke atas, akan diusulkan untuk turun kelas desil agar bisa masuk dalam radar bantuan pemerintah pusat. Sementara untuk jaminan kesehatan, pengusulan PBI BPJS Kesehatan akan menjadi prioritas utama.
‘’Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yang belum mendapat bantuan akan segera kami usulkan. Namun, harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Terutama untuk BPJS Kesehatan. Kami melihat dari sisi ekonomi mereka memang sangat kekurangan,’’ terangnya.
Masih kata Winarno, Dinsos P3AP2KB berkomitmen memberikan pendampingan penuh secara berkelanjutan. Langkah ini diambil guna memastikan anak-anak dari ‘Kampung Sosial’ itu, tetap mendapatkan hak pendidikan mereka hingga tuntas tanpa terkendala biaya.
Intervensi tidak hanya menyasar sektor bantuan pangan, melainkan melibatkan seluruh lini di Dinsos, mulai dari bidang sosial, bidang perlindungan perempuan dan anak (PPA), hingga bidang Keluarga Berencana (KB).
‘’Langkah penanganan komprehensif ini dinilai mendesak mengingat profil latar belakang orang tua siswa di SD 5 Hadipolo mayoritas memiliki tingkat pendidikan rendah. Banyak di antara orang tua yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) atau bahkan putus sekolah,’’ ungkapnya.
Sementara dari sektor ekonomi, mayoritas kepala keluarga bekerja sebagai buruh dengan pendapatan kolektif rata-rata Rp 2 juta per bulan. Jumlah tersebut merupakan gabungan penghasilan ayah sebesar Rp 1 juta dan ibu sebesar Rp 1 juta.
‘’Kami akan segera berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) agar anak-anak ini bisa terus sekolah dan tidak terganggu. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sangat memengaruhi pola asuh, sehingga pendampingan keluarga secara utuh mutlak diperlukan,’’ pungkas Winarno. (han/rit)
