JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kudus mulai melaksanakan pelebaran dan pengaspalan ulang (overlay), di Ruas Jalan Kudus-Kaliwungu turut Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu. Proyek senilai Rp2,5 miliar ini ditargetkan rampung lebih cepat, yakni akhir September dari masa kontrak hingga awal Oktober.
Kepala Dinas PUPR Kudus, Harry Wibowo, menjelaskan bahwa pelebaran ruas jalan kabupaten Kudus-Kaliwungu ini, guna mengurai titik kemacetan (bottleneck) yang kerap terjadi di lampu merah perempatan Jetak. Terutama saat jam berangkat dan pulang kerja maupun sekolah.
‘’Jalur ini sangat vital karena menghubungkan Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Jepara. Banyak pekerja dari Kudus yang melintas ke arah Jepara atau sebaliknya. Dengan pelebaran ini, kendaraan dari arah Kudus menuju lingkar barat bisa langsung belok kiri, tanpa memicu antrean panjang,’’ ujar Harry, saat meninjau lokasi bersama Kabid Bina Marga dan tim kontraktor penanggung jawab jasa, Selasa (1/9).
Harry menjelaskan, proyek sepanjang 750 meter ini berfokus pada pelebaran sisi selatan jalan (kiri jalan dari arah Kudus menuju Jepara) sebesar 2,8 hingga 3 meter. Lapisan fondasi jalan diperkuat menggunakan Lapis Pondasi Atas (LPA) dan Lapis Pondasi Bawah (LPB).
Setelah itu, lanjutnya, kemudian ditutup dengan overlay dua lapis aspal berkualitas AC-BC dan AC-WC setebal 8-9 centimeter. Melalui proyek ini, lebar jalan eksisting yang semula hanya 6,5 hingga 7 meter, akan bertambah luas menjadi 9 hingga 9,5 meter.
‘’Saat ini, progres pekerjaan sudah menyentuh angka 30 hingga 36 persen,’’ jelasnya.
Disinggung progress total pekerjaan pada DPUPR Kudus, Harry mengonfirmasi bahwa realisasi fisik seluruh proyek meliputi sektor drainase, jalan, jembatan, hingga irigasi telah mencapai 31 persen hingga akhir Agustus ini.
‘’Seluruh paket pekerjaan dipastikan sudah menandatangani kontrak kerja dengan target rampung serentak pada akhir Oktober atau awal November,’’ tuturnya.
Terkait serapan anggaran yang dinilai lambat, Harry meluruskan bahwa kondisi tersebut dipicu oleh kebijakan internal para pelaksana proyek,’’Secara administrasi semua sudah teken kontrak. Realisasi keuangan baru tercatat 31 persen di akhir Agustus karena banyak kontraktor yang memilih belum mengambil uang muka kerja. Namun, pengerjaan di lapangan tetap berjalan sesuai jadwal,’’ tutup Harry. (han/rit)
