PUI Minta Pemerintah Batalkan PP yang Dianggap Legalkan Kontrasepsi pada Siswa 

Foto: dok/jatengpos

JATENGPOS. CO. ID, JAKARTA–Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang dituding melegalkan penggunaan kondom (kontra sepsi) buat generasi muda, juga mendapat penolakan dari Persatuan Ummat Islam (PUI).

Dr.  Wido Supraha, M.Si, Ketua DPP PUI Bidang Pendidikan, menuntut pemerintah membatalkan PP No 28/2024 tersebut. Dia menilai PP tersebut mengandung unsur-unsur pemikiran trans-nasional terkait seks bebas, yang sangat berbahaya.

Namun, jika pemerintah tidak sudi membatalkan PP tersebut seluruhnya, PUI menuntut pemerintah merevisinya, terutama Pasal 103 ayat 4.

“Kami minta Presiden Jokowi merevisi peraturan itu, khususnya klausul Pasal 103 ayat 4, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan,” tegas Dr. Wido, dalam releasenya.

iklan
Baca juga:  Temanggung Dilarang Gunakan Dana Desa Untuk Bangunan Fisik Tak Bermanfaat

Menurut Pasal 103 ayat 4, pelayanan kesehatan reproduksi untuk usia sekolah dan remaja mencakup penyediaan alat kontrasepsi. Jika dibaca sekilas, pasal ini seolah pemerintah hendak mengayomi masyarakat dengan pemberian pelayanan kesehatan. Padahal, konsep ini sangat berbahaya.

KH. Wido Supraha, Wakil Ketua Umum DPP PUI
PUI menganggap klausul pemberian kondom tersebut sebagai bentuk kekalahan mental yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

“Pemberian kondom kepada siswa sekolah dengan mekanisme apapun merupakan wujud dari mental kalah yang bertentangan dengan Pancasila,” ujar Dr. Wido.

PUI melihat kebijakan ini sebagai adopsi konsep Barat, CSE _(Comprehensive Sex Education),_ yang bertentangan dengan budaya dan nilai-nilai bangsa.

“Negara telah bertindak permisif terhadap hubungan seksual di antara anak sekolah selama suka sama suka dan tercegah dari HIV,” lanjutnya.

Baca juga:  Komisi E Puji Penerapan Green Energy PT USG

PUI juga mengkritisi konsep ‘konselor sebaya’ yang diatur dalam peraturan tersebut sebagai potensi masalah baru di penghujung masa kerja Presiden Joko Widodo.

“Akankah tercapai Indonesia Emas 2045 jika sejak 2024 sudah diajarkan permisifisme atas seks bebas?” tanya Dr. Wido.

Melalui siaran pers ini, PUI berusaha melalukan ishlah dengan mengajak umat dan bangsa Indonesia untuk bersatu menjaga NKRI dari pemikiran trans-nasional Barat yang dapat merusak tatanan kehidupan bangsa dan negara di masa depan. (*/jan)

iklan