JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Semarang mewujudkan komitmen bebas pungli dengan menghadirkan layanan proaktif berupa ‘Jemput Bola’ (perekaman langsung di lokasi). Layanan ini menyasar penghuni lembaga sosial panti asuhan, panti jompo, pondok pesantren (ponpes), hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Semarang Sri Pratiningsih, menekankan pentingnya komitmen, strategi, dan upaya strategis dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
“Membangun Zona Integritas diperlukan komitmen antara pimpinan dan seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan menciptakan program inovasi yang menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Meski di tengah efisiensi anggaran pihaknya melaksanakan rutin jemput bola, diantaranya di ponpes, panti asuhan, hingga ke rumah warga lansia. Diawali pendataan non permanen itu, diketahui sejumlah warga tinggal di Kabupaten Semarang belum ber-KTP Kabupaten Semarang. Statusnya masih warga Kabupaten dan Kota lain.
“Nah ini yang banyak terjadi, kita tindak lanjut seperti di Kecamatan Pringapus. Di sana banyak perumahan baru, kita sosialisasikan program jemput bola. Hasilnya lebih dari 120 KK mengikuti perekaman KTP. Tanpa dipungut biaya,” ungkapnya.
Dijelaskan, warga setempat sebelumnya enggan mengurus KTP karena mereka kebanyakan bekerja di pabrik. Alasannya tidak ada waktu, karena mereka pulangnya malam. Tapi setelah tahu pelayanan Jemput Bola gratis dan KTP langsung jadi, warga banyak yang antusias mengikuti perekaman KTP.
“Alasan awalnya karena tidak ada waktu. Padahal KTP itu penting. Anak mau daftar sekolah Negeri di Kabupaten Semarang harus ppakai KK. Adanya layanan Jemput Bola warga jadi antusias,” jelas Tiwik –panggilan akrabnya–.
Kemudian di Ponpes Assalam Kecamatan Tengaran. Meski lokasinya jauh dari kantor Disdukcapil di Ungaran, petugas tetap semangat melakukan perekaman melalui Jemput Bola. Petugas berhasil merekam KTP sebanyak 20 orang. Prosesnya cepat, mereka juga tidak ribet karena sekalian dibantu petugas untuk pindah jadi warga Kabupaten Semarang.
“Pengurusan KTP sudah melalui online, bagi warga yang mengurus kepindahan kependudukan kita akan bantu mengurus. Kita tinggal koordinasi dengan tempat asal berkas datanya dipindah otomatis ke Kabupaten Semarang,” jelasnya.
Seperti, bagi santri yang sudah berumur 17 tahun ke atas mereka bisa menentukan kependudukannya sendiri membuat surat permohonan pembuatan KTP tanpa harus izin orang tua. Memilih menjadi warga Kabupaten Semarang karena tinggal di ponpes.
“Ada form yang harus diisi, ditandatangani langsung diproses pemotretan KTP langsung jadi,” tandasnya.
Sedangkan, di panti jompo Wening Wardoyo Ungaran, petugas merekam KTP sebanyak 13 orang lansia. Para penghuni panti berasal dari berbagai daerah usianya sudah tua, tidak pernah diurus keluarganya. Mereka membutuhkan KTP untuk mengurus ketika ada bantuan dari pemerintah, termasuk mendapatkan pelayanan BPJS gratis dari Pemkab Semarang.
Kemudian, dilanjutkan Tiwik, paling merepotkan namun tetap semangat melayani sepenuh hati, ketika rekam KTP warga ODGJ. Biasanya melaksanakan atas permohonan pihak pemerintah desa. Pastinya, orangnya susah diatur tidak mau menghadap kamera. Petugas terpaksa harus membujuknya dengan sabar, bahkan dengan memberi jajan kesukaannya.
“Setiap ada permohonan kita layani, termasuk untuk warga ODGJ. Kita melayani meski lokasinya jauh, dengan kondisi pemerintahan sedang efisiensi, harus mengeluarkan BBM, petugas tetap semangat tanpa memungut biaya,” tegasnya.
Sama halnya pelayanan di kantor Disdukcapil juga menjalankan komitmen melayani dengan penuh integritas. Bahkan, saat ibur bersama belum lama ini, namun mengikut Surat Edaran Dirjen Kependudukan, petugas Dukcapil tetap buka pelayanan seperti hari aktif.
Disebutkan Tiwik, dalam program ini Disdukcapil Kabupaten Semarang menekankan empat langkah strategis dalam membangun Zona Integritas. Pertama, No Calo dan Pungli, semua layanan yang disediakan Disdukcapil tidak dipungut biaya apapun atau gratis.
Kedua, Tanpa Gratifikasi, seluruh pegawai di lingkungan Disdukcapil tidak menerima pemberian apapun dari masyarakat. Semua bersifat bersih dan transparan.
Ketiga, Layanan Berintegritas, merupakan karakter yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai di Disdukcapil Taat pada aturan dan komitmen yang disepakati bersama merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi oleh semua pegawai. (muz)
