JATENGPOS.CO.ID, PATI – Pemerintah Kabupaten Pati mengawal ketat pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB 2026. Komitmen itu ditegaskan dalam kegiatan Pendidikan Antikorupsi dalam SPMB yang digelar Disdikbud Pati di Ruang Pragolo Setda Pati, Rabu (24/6). Kegiatan ini menyasar kepala SMP negeri dan Korwilcam bidang pendidikan se-Kabupaten Pati.
Tujuannya preventif, yaitu untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Fokus utama, memberantas praktik titipan, pungutan liar, dan gratifikasi.
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra membuka langsung kegiatan tersebut. Ia menegaskan SPMB bukan sekadar urusan administrasi, tapi pelayanan publik yang menentukan arah generasi muda.
“Proses penerimaan murid baru adalah tahapan strategis untuk melahirkan generasi penerus yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Karena itu, seluruh prosesnya harus berjalan profesional, objektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Chandra.
Menurutnya, meskipun sistem sudah digital, peran manusia tetap krusial. Potensi penyimpangan tetap ada jika pengawasan lemah.
“Walaupun semuanya sudah online, sistem tetap dibuat dan dijalankan oleh manusia. Karena itu, pengawasan menjadi sangat penting. Lebih baik mencegah daripada menghadapi persoalan di kemudian hari,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu Chandra juga mengingatkan aturan pengadaan seragam. Ia merujuk peraturan perundang-undangan yang melarang sekolah, guru, dewan pendidikan, maupun komite sekolah menjual seragam atau bahan seragam ke peserta didik.
“Pengadaan pakaian seragam menjadi tanggung jawab orang tua murid. Sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun membebani orang tua untuk membeli seragam baru saat penerimaan murid baru maupun kenaikan kelas,” katanya.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah pembebanan ekonomi ke masyarakat dan menjaga integritas dunia pendidikan. Chandra minta semua pihak patuh agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Kita semua diawasi masyarakat, media, dan berbagai pihak. Apa yang terjadi di sekolah akan diketahui publik. Karena itu, saya minta seluruh penyelenggara pendidikan benar-benar berhati-hati dan menjalankan tugas sesuai aturan,” lanjut Chandra.
Pemkab Pati menyiapkan empat langkah konkret untuk SPMB 2026 yang bersih, meliputi, Perkuat transparansi informasi – Data kuota, jalur, dan hasil seleksi dibuka ke publik secara real time ; Perketat pengawasan – Pengawasan internal Disdikbud + eksternal dari Inspektorat, Kajari, media, dan masyarakat ; Berantas gratifikasi & pungli – Sanksi tegas bagi oknum yang terbukti melakukan penyimpangan , dan Jaga integritas penyelenggara – Pendidikan antikorupsi jadi agenda rutin bagi kepsek dan Korwilcam
Chandra berharap sekolah jadi motor penggerak kondusivitas. “Dunia pendidikan yang aman dan kondusif akan melahirkan generasi muda yang mampu menjadi penopang pembangunan berkelanjutan di masa depan,” tuturnya.
Pada kegiatan ini dihadiri Kajari Pati, Pj Sekda Kabupaten Pati Siti Subiyati, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Kepala Disdikbud Pati, para Korwilcam, serta kepala SMP negeri se-Pati. Kehadiran Kajari disebut sebagai bentuk pengawasan eksternal agar proses seleksi benar-benar bersih.
Disdikbud Pati memastikan pengaduan masyarakat dibuka lebar. Jika ada indikasi titipan atau pungli, warga bisa lapor langsung ke kanal resmi Pemkab.(Ida/rit)
