JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah jalan. Tapi pertanyaannya sekarang tidak hanya sudah makan bergizi belum, tapi sistemnya sudah benar atau belum?
Dr. H. Dakhori, ME., Pegiat Ekonomi Syariah asal Kabupaten Semarang, menyebut MBG kini memasuki fase paling krusial, perlu evaluasi dan penataan ulang. Sebagai program raksasa dengan anggaran fantastis, tantangan MBG sudah naik level.
“Bukan lagi sekadar memastikan MBG ada di atas meja siswa. Tapi bagaimana logistiknya jalan efisien, tanpa membunuh semangat awal program ini, dengan menghidupkan ekonomi rakyat di daerah,” kata Dakhori.
Menurutnya, penataan ulang tata kelola MBG itu mutlak. Tapi harus hati-hati. Jika pemerintah terlalu mengejar efisiensi instan dengan menyerahkan dapur dan distribusi ke korporasi besar, maka misi utama MBG bisa melenceng.
“Risikonya besar. Program yang awalnya untuk mengentaskan kemiskinan di daerah, justru bisa kehilangan daya dobraknya,” tegas Dosen STAI Kuningan, Jawa Barat ini.
Ia mengingatkan, nilai jual MBG bukan hanya di gizinya. Tapi juga di efek domino-nya, petani lokal yang dapat pasar, UMKM kuliner yang hidup, ibu-ibu PKK yang dapat kerja. Kalau semua itu dipotong demi jalur cepat dan skala besar, maka MBG hanya jadi “program bagi-bagi nasi” biasa.
Dakhori menekankan, efisiensi boleh. Tapi jangan sampai mengorbankan prinsip dasar MBG. Logistik harus dibenahi. Pemborosan harus dipangkas. Tapi rantai pasok tetap harus menyentuh warung, kelompok tani, dan pelaku usaha kecil di sekitar sekolah.
“Kalau MBG hanya mampir sebentar di perut anak, lalu uangnya langsung lari ke perusahaan besar di kota, maka kita kehilangan momentum emas untuk menggerakkan ekonomi desa,” tandasnya kepada Jateng Pos, kemarin.
Kini bola ada di tangan pengelola. Apakah MBG akan terus jadi program gizi, atau juga jadi mesin penggerak ekonomi kerakyatan. Karena di ujungnya, piring yang kenyang hari ini harus bisa mencetak generasi mendatang yang brilian, dan pergerakan ekonomi yang pesat hingga dapat mengentas kemiskinan.
Berikut ini Dakhori memberikan arah penataan ulang MBG yang ideal demi menjaga keberlanjutan ekonomi lokal.
- Redesain Logistik: Dari Sentralisasi menuju Blok Mandiri
Salah satu titik krusial yang memerlukan penataan ulang adalah jalur distribusi bahan baku. Pola distribusi yang terlalu panjang dan terpusat (centralized) rawan memicu pembengkakan biaya logistik dan penurunan kualitas kesegaran pangan.
Solusi Penataan: Mengubah pendekatan menjadi sistem “Blok Mandiri” berbasis wilayah (kecamatan atau desa). Setiap Satuan Pelayanan Dapur Umum harus dikunci (locked) untuk hanya menyerap bahan baku dari radius maksimal yang ditentukan (misalnya 5–10 km).
Dampak Lokal: Hal ini memastikan bahwa perputaran uang tetap berada di ekosistem terdekat dan memberi jaminan serapan bagi kelompok tani atau nelayan kecil setempat tanpa perlu bersaing dengan distributor skala nasional.
- Standardisasi UMKM Melalui Skema Pendampingan, Bukan Eliminasi
Dalam pelaksanaan di lapangan, ketatnya standar higienitas dan nutrisi dari Badan Gizi Nasional terkadang membuat pelaku UMKM lokal tersingkir karena kalah bersaing dalam kelengkapan administrasi atau sertifikasi dibanding korporasi besar. Penataan ulang harus membalik logika ini.
Prinsip Evaluasi: Tugas pemerintah bukan mencari vendor yang sudah siap dan besar, melainkan membina yang kecil di lokal agar siap dan naik kelas.
Langkah Nyata: Penataan dilakukan dengan mengintegrasikan dinas-dinas terkait (Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Kesehatan) untuk melakukan jemput bola dalam memberikan sertifikasi halal, edukasi sanitasi, dan manajemen kualitas secara gratis kepada katering dan penyedia jasa boga lokal.
3. Optimalisasi Peran Koperasi dan BUMDes sebagai Stabilisator Harga
Penataan ulang juga harus menyasar pada mitigasi risiko fluktuasi harga bahan baku di pasar lokal. Lonjakan permintaan komoditas seperti telur atau daging ayam untuk MBG jangan sampai memicu inflasi daerah yang justru memberatkan masyarakat umum.
Penguatan Kelembagaan: Koperasi unit desa dan BUMDes harus ditata ulang fungsinya untuk bertindak sebagai offtaker (pembeli siaga) sekaligus pengelola stok (buffer stock). Mereka membeli dari petani saat panen raya dengan harga adil, menyimpannya dengan teknologi cold storage, dan menyuplai dapur umum secara konsisten dengan harga yang stabil.
Menjaga Komitmen: Menolak Jalan Pintas Korporatisasi
Tantangan terbesar dalam penataan ulang MBG adalah godaan untuk mengambil “jalan pintas”. Demi mengejar kemudahan administratif, ada kecenderungan untuk menyerahkan pengadaan bahan baku secara borongan kepada konglomerasi pangan atau importir besar.
Jika hal ini terjadi, fungsi MBG sebagai instrumen pemerataan ekonomi akan lumpuh. Dapur-dapur umum hanya akan menjadi kepanjangan tangan dari pabrik-pabrik besar, sementara petani, peternak, dan pedagang pasar lokal hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri.
Disimpulkan, bawah penataan ulang Program Makan Bergizi Gratis bukan berarti merombak total tujuan mulianya, melainkan memperbaiki sistem navigasinya agar tidak melenceng dari jalur pengetasan kemiskinan. Dengan memperketat integrasi lokal, mendampingi UMKM hingga naik kelas, dan memperkuat peran lembaga ekonomi desa, MBG dapat menjelma menjadi program sosial-ekonomi paling progresif yang pernah dimiliki bangsa ini.
Merapikan piring makan anak-anak, sekaligus mengokohkan pondasi ekonomi rakyat. (*/muz)
