JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berpesan agar hubungan industrial antara pemerintah, serikat pekerja, dan dunia usaha terus diperkuat guna menjaga kondusivitas ketenagakerjaan serta meningkatkan kesejahteraan buruh.
Pesan tersebut disampaikan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Ahmad Aziz, saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) III Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Jawa Tengah di Hotel Siliwangi, Semarang, Sabtu (17/10).
Ahmad Aziz mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi, KSPN memiliki 58.583 anggota pekerja di Jawa Tengah. Jumlah tersebut menjadi modal penting dalam membangun hubungan industrial yang sehat.
“Alhamdulillah, hubungan dialog teman-teman serikat pekerja, termasuk KSPN, dengan pemerintah, kalangan industri, Apindo, dan lain sebagainya di Jawa Tengah itu lumayan bagus,” ujar Ahmad Aziz.
Ia berharap komunikasi bipartit antara pekerja dan perusahaan serta komunikasi tripartit yang melibatkan pemerintah terus terjaga.
“Yang ideal adalah bagaimana mendorong perusahaan untuk bisa memberikan fasilitas kesejahteraan pekerja. Misalnya ada daycare, koperasi, angkutan atau sarana transportasi, dan dukungan fasilitas kesejahteraan lainnya,” katanya.
Sementara itu, Presiden KSPN Ristadi menegaskan pentingnya menjaga sikap kritis dan soliditas organisasi di tengah dinamika ketenagakerjaan. Meski situasi hubungan industrial terlihat kondusif, menurut dia, potensi persoalan baru tetap perlu diantisipasi, terutama terkait kenaikan upah minimum.
Ia meminta seluruh kader KSPN di Jawa Tengah tetap konsisten memperjuangkan kepentingan buruh dan tidak mengendurkan perjuangan hanya karena kondisi dinilai kondusif.
Ristadi juga berharap Muswil III menghasilkan program kerja yang konkret dan strategis, memperkuat kekompakan organisasi, serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
Ketua DPW KSPN Jawa Tengah Nanang Setyono menjelaskan, Muswil menjadi ruang bagi pengurus daerah untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan arah organisasi ke depan.
“Ada 10 daerah (kabupaten/kota) di Jateng yang sejak lama sudah terbentuk kepengurusan KSPN. Mereka berhak menyuarakan aspirasi dalam muswil organisasi di tingkat provinsi yang saat ini berlangsung,” ungkap Nanang.
Dalam agenda Muswil III meliputi penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya, penyusunan program kerja, serta pemilihan ketua dan pengurus KSPN Jawa Tengah periode 2026–2031. (ucl/rit)
