JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Polda Jawa Tengah mengungkap 59 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi serta pertambangan mineral dan batubara (minerba) ilegal selama periode 14 Oktober hingga 13 November 2026.
Sebanyak 79 tersangka diamankan dengan nilai penyelamatan kekayaan negara dan subsidi mencapai Rp50,07 miliar.
Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menyampaikan secara langsung pengungkapan kasus tersebut, dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, belum lama ini.
“Dari total perkara, sebanyak 46 kasus merupakan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan 61 tersangka. Polisi menyita 67 kendaraan serta 63.219 liter solar dan pertalite,” ujarnya.
Modus pelaku antara lain membeli BBM berulang kali menggunakan QR code dan pelat nomor berbeda, memodifikasi tangki kendaraan, hingga menimbun dan menjual kembali BBM bersubsidi untuk meraup keuntungan.
Sementara itu, enam kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi berhasil diungkap dengan 10 tersangka. Polisi menyita 1.163 tabung LPG berbagai ukuran. Pelaku diketahui memindahkan isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung nonsubsidi berukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram, hingga 50 kilogram untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
“Di sektor pertambangan, kami juga mengungkap tujuh kasus tambang ilegal dengan delapan tersangka di wilayah Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap, dan Kendal. Barang bukti yang diamankan berupa 14 dump truck dan 10 alat berat,” ungkapnya.
Aktivitas ilegal tersebut meliputi penambangan tanah uruk, pasir, batu, dan batu belah tanpa izin, termasuk kegiatan tambang yang tetap beroperasi meski izin produksinya telah berakhir.
Kapolda menegaskan penindakan tidak berhenti pada pelaku lapangan. Perusahaan yang terbukti menggunakan atau menerima manfaat dari BBM dan LPG bersubsidi hasil penyalahgunaan juga akan diproses hukum.
“Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini,” tegasnya.
Para tersangka penyalahgunaan BBM dan LPG dijerat Pasal 55 UU Migas dengan ancaman maksimal enam tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Sementara pelaku tambang ilegal dijerat Pasal 158 UU Minerba dengan ancaman lima tahun penjara dan denda maksimal Rp100 miliar.
Polda Jateng mengajak masyarakat melaporkan dugaan penimbunan BBM, pengoplosan LPG, hingga aktivitas pertambangan tanpa izin melalui kantor polisi terdekat atau Call Center Polri 110.
“Kami akan terus melakukan penindakan untuk melindungi hak masyarakat atas subsidi pemerintah, menyelamatkan keuangan negara, serta menjaga lingkungan,” pungkas Irjen Pol Roy Hardi Siahaan. (ucl/rit)
