JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG – Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif di tengah upaya pemerintah menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth atau mesin pertumbuhan ekonomi baru.
Menurut Samuel, dukungan anggaran pemerintah menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong perkembangan industri kreatif, khususnya yang banyak digerakkan generasi muda. Sektor teknologi informasi juga dinilai memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan sektor ekonomi lainnya.
“Ekonomi kreatif memiliki potensi besar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Program ini pun dijalankan bersama Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM,” kata Samuel dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/8/2026).
Ia menyebut pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif, terutama anak muda yang bergerak di bidang teknologi informasi, menunjukkan perkembangan positif. Namun, potensi tersebut dinilai tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dukungan anggaran yang memadai.
Karena itu, Samuel meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran di Kementerian Ekonomi Kreatif.
“Saya meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran untuk Kementerian Ekonomi Kreatif. Sehingga nantinya target menjadikan sektor tersebut sebagai mesin pertumbuhan baru dapat berjalan secara optimal,” ujarnya.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguatan ekonomi nasional tidak semata-mata bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu memastikan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, ketahanan pangan, serta kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.
Presiden menyampaikan hal tersebut saat menyoroti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang 2025. Menurutnya, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK turut menghasilkan penyelamatan keuangan negara hingga Rp112 triliun.
“BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp112 triliun,” kata Prabowo.
Perbedaan pandangan tersebut menempatkan kebijakan efisiensi anggaran dalam konteks yang lebih luas. Di satu sisi, pemerintah dituntut menjaga akuntabilitas dan efisiensi keuangan negara.
Di sisi lain, dukungan fiskal tetap dibutuhkan untuk mengembangkan sektor-sektor potensial, termasuk ekonomi kreatif dan teknologi informasi yang dinilai dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. (ucl)
