JATENGPOS.CO.ID, SOLO – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surakarta mengikutkan seluruh karyawan dari 110 Amal Usaha menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surakarta.
“Muhammadiyah dalam hal ini jajaran PDM Surakarta sudah bekerjasama dengan BPJamsostek Surakarta. Ada 110 amal usaha dengan 3.265 tenaga kerja sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” kata Hasan Fahmi, kepala cabang Surakarta, Kamis (7/20/2021).
Kunjungan Silaturahmi BPJamsostek Solo di Gedung PDM Surakarta, di Keprabon, Solo, Hasan Fahmi diterima langsung oleh Drs. H. Subari selaku Ketua PDM Surakarta beserta pengurus, Drs. H. Rokhani, M.Hum, Dr. Mohammad Ali, M.Pd, dan Ahmad Sukidi, S.Ag, M.Pd.
Hasan Fahmi memaparkan ada empat program yang dijalankan BPJamsostek, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) beserta program terbaru yakni Jaminan Kehilanga Pekerjaan (JKP).
Fahmi menerangkan bahwa program BPJAMSOSTEK cukup besar manfaatnya bagi masyarakat penerima upah maupun bukan penerima upah.
Manfaat peserta BPJAMSOSTEK antara lain ketika mengalami kecelakaan kerja, maka BPJAMSOSTEK akan menanggung biaya pengobatan sampai sembuh, dan apabila peserta ternyata meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan kerja, maka akan mendapat santunan sebesar 48 kali gaji yang mereka laporkan dan risiko meninggal dunia 42Jt yang di dalamnya ada beasiswa untuk kedua orang anak sampai dengan lulus Sarjana.
H. Subari, Ketua PDM Surakarta menyatakan bahwa Muhammadiyah berkomitmen untuk mengikutsertakan pendidik, tenaga kependidikan atau tenaga honor, relawan, da’i, marbot, dan pekerja bukan penerima upah lainnya atau seluruh AUM dan Organisasi Otonom.
Serta mendorong juga untuk perlindungan kepada seluruh warga MUhammadiyah Kota sebagai peserta BPJAMSOSTEK agar mendapatkan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kunjungan Silaturahmi ini sangat bermanfaat bagi seluruh warga Muhammadiyah. Kita terus berupaya dan mendukung agar jaminan sosial dari BPJAMSOSTEK dapat melindungi seluruh pekerja khususnya di warga Muhammadiyah Kota Surakarta agar dapat terhindar dari dampak sosial yang bisa saja terjadi kapan saja,” jelas H. Subari.
Beliau menyebutkan apabila tidak jadi peserta, maka mengakibatkan adanya pengeluaran ekstra apabila terjadi risiko kerja. Apalagi saat ini biaya pengobatan cukup mahal serat keberlangsungan keluarga yang di tinggalkan apabila pekerja meninggal dunia.
“Melihat hal ini saya menegaskan komitmen untuk terus mendorong agar seluruh AUM, Organisasi Otonom, serta seluruh warga Muhammadiyah Kota Surakarta wajib dilindungi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena guru itu adalah aset negara. Bila guru merasa nyaman dengan adanya perlindungan itu, maka produktivitas akan meningkat juga,” pungkasnya. (Dea/bis)
