JATENGPOS.CO.ID, KARANGANYAR – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, Anung Marwoko, menyoroti pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun 2025 di ruang Aspirasi DPRD Karanganyar, Kamis (16/4).
Saat memimpin sinkronisasi Pansus tersebut, Politisi Partai Golkar itu mempertanyakan data pajak yang dibayarkan pemerintah daerah kepada PLN. Mengingat banyaknya keluhan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang padam.
Dalam pertemuan tersebut, Anung menyayangkan ketidakhadiran para kepala OPD terkait, sebagai pengguna anggaran dan memahami persoalan, seharusnya memberikan penjelasan konkret. Ia menilai, sistem pembayaran PPJ yang berlaku saat ini tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Anung mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sistem pembayaran PPJ di Karanganyar yang masih bersifat abonemen (flat), bukan berdasarkan penggunaan riil (meteran).
“Pertanyaan saya kepada Pansus, berapa ribu titik lampu yang dipasang dan berapa yang mati? Pajak yang dibayarkan setiap bulan itu ajek (tetap) atau berkurang? Sayangnya, pertanyaan itu belum terjawab karena yang memahami persoalan tak hadir,” ungkap Anung.
Ia menjelaskan bahwa jika menggunakan sistem meteran, saat lampu mati, biaya pajak seharusnya otomatis tidak berjalan. Namun, karena sistem yang ada saat ini tetap menarik pajak meskipun lampu dalam kondisi padam, hal ini dianggap merugikan anggaran daerah.
Berdasarkan hitungan kasarnya, Anung menyebut Karanganyar bisa menghemat anggaran cukup signifikan jika beralih ke sistem meteran.
“Menurut analogi saya, jika penerangan jalan dipasangi meteran, kita bisa menghemat sekitar 7 sampai 10 miliar rupiah. Ini hitungan kasar dengan luasan geografis Karanganyar yang mencakup 17 kecamatan,” tegasnya.(yas/rit)
