JATENGPOS.CO.ID, SOLO — Pemerintah Kota Surakarta memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan normal menyusul adanya kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi jenis Pertamax yang mulai diberlakukan pada Rabu (10/6).
Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menyatakan bahwa Pemkot Surakarta telah menyiapkan langkah efisiensi penggunaan bahan bakar dan energi di lingkungan pemerintahan. Langkah antisipasi tersebut bahkan telah diterbitkan sejak satu bulan terakhir sebagai bagian dari upaya penghematan operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami memastikan, kami memiliki konsep efisien bahan bakar, efisien energi yang sudah kita terbitkan sejak satu bulan yang lalu. Dan kami mengedepankan fasilitas pelayanan publik, kami memastikan tidak ada pelayanan masyarakat yang terganggu,” ujar Respati.
Respati menegaskan, kebijakan efisiensi energi ini sama sekali tidak boleh berdampak pada pelayanan dasar masyarakat. Seluruh perangkat daerah tetap diinstruksikan untuk menjalankan tugas secara optimal, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan vital warga sehari-hari.
“Kami memastikan kepuasan masyarakat, pelayanan masyarakat tidak ada yang terganggu sedikit pun. Dan mari kita sama-sama menjaga hemat energi demi kelancaran pekerjaan kita semuanya,” lanjutnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Surakarta mendorong seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk semakin bijak dalam penggunaan: Kendaraan dinas operasional, Bahan bakar minyak (BBM), Penggunaan listrik kantor, Energi pendukung lainnya.
Kendati memperketat ikat pinggang, efisiensi tersebut dilakukan dengan tetap mengutamakan kelancaran roda pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang prima.
Di sisi lain, Respati juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Solo untuk mulai membangun kesadaran hemat energi dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kebijakan efisiensi tidak akan berjalan maksimal jika hanya bertumpu pada pemerintah, melainkan butuh partisipasi aktif dari warga agar denyut ekonomi dan sosial kota tetap terjaga stabil.
“Prinsipnya, pemerintah harus tetap hadir. Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini kami sikapi dengan langkah efisiensi, bukan dengan mengurangi pelayanan kepada masyarakat,” tegas Respati. (dea/rit)
