JATENGPOS.CO.ID, SRAGEN – Ketua DPRD Sragen Suparno dan Sekretaris Daerah Hargiyanto menyatakan akan menghitung ulang sejumlah pos anggaran agar belanja pegawai lebih efisien dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara tetap terjaga. Langkah ini dilakukan menyusul adanya relaksasi ketentuan batas maksimal belanja pegawai dari pemerintah pusat.
Suparno menyebut prioritas saat ini adalah kesejahteraan pegawai, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K.
“Ya insyaallah mau dihitung kembali dulu. Yang memungkinkan apa saja. Banyak kepentingannya. Mana yang prioritas dulu, P3K. Kalau P3K tidak disejahterakan, wah rame. Inginnya semangatnya menyejahterakan, tidak ada pengurangan-pengurangan,” kata Suparno, Senin (20/7/2026).
Ia juga menyoroti Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP. Menurutnya, TPP perlu dievaluasi agar lebih layak.
“TPP mungkin bisa kita naikkan. Semangatnya itu penyejahteraan. TPP ini vital loh. Makanya dihitung dulu struktur anggarannya seperti apa,” ujarnya.
Suparno menambahkan, DPRD juga mendorong perbaikan di sektor kebijakan, khususnya di bidang pendidikan. Ia menyinggung adanya catatan dari tim teknis terkait kepatuhan sistem yang disampaikan dalam arahan pejabat KPK beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Sekda Sragen Hargiyanto menjelaskan saat ini persentase belanja pegawai Sragen masih 33,35 persen. Angka itu melebihi target maksimal 30 persen sesuai aturan.
Namun pemerintah pusat memberikan relaksasi. Dengan syarat, Pemkab Sragen mengajukan surat keberatan dan melakukan efisiensi bertahap.
“Dengan minus growth, pensiun tidak diganti pegawai baru, mudah-mudahan di awal tahun 2029 sudah tercapai 30 persen. Saat ini kita masih diberi relaksasi di angka 33 persen,” jelas Hargiyanto.
Salah satu upaya efisiensi yang akan dibahas adalah penataan sekolah dasar. Hargiyanto menyebut ada indikasi 51 SD di Sragen yang jumlah muridnya di bawah 50 siswa.
“Nanti Oktober mungkin ada workshop. Dari hasil workshop itu nanti Pak Bupati yang mengambil kebijakan. Misalnya regrouping, karena kenyataannya sudah ada sekolah baru swasta dan Sekolah Rakyat. Itu juga pengaruh. Ada seribu siswa yang terserap ke sekolah swasta, sehingga berdampak ke sekolah negeri,” katanya.
Ia menegaskan, keputusan regrouping belum final dan akan diputuskan setelah workshop bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Jangan statement-nya ada regrouping dulu. Nanti kita lihat hasil workshop. Semua akan dibeberkan, lalu diputuskan bersama,” pungkas Hargiyanto.
Pemkab Sragen berharap dengan penataan anggaran dan efisiensi belanja, porsi untuk pembangunan dan pelayanan publik dapat ditingkatkan tanpa mengurangi kesejahteraan ASN. (yas/rit)
