JATENGPOS.CO.ID, BOYOLALI- Rentetan kasus keracunan makanan yang menimpa para pelajar akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Jawa Tengah menuai sorotan tajam dari tingkat provinsi. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, secara terbuka menyoroti pentingnya evaluasi ketat terhadap manajemen volume produksi serta kapasitas di tiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Sumarno, setiap unit dapur MBG sebenarnya telah dilengkapi dengan struktur pengelola profesional serta tenaga ahli gizi yang memadai. Oleh karena itu, kemunculan kasus keracunan beruntun ini seharusnya bisa dicegah apabila para pengelola melakukan asesmen secara cermat dan mendalam terhadap makanan yang disajikan kepada para siswa.
“Tentu saja di MBG itu kan sudah ada mereka yang ada di sana. Ada pengelolanya, ada ahli gizinya. Lha inilah yang tentu saja harusnya mereka bisa mengasesmen dengan baik,” ujar Sumarno kepada awak media di sela-sela kegiatan Friendship Run di Alun-alun Kidul Boyolali, Minggu (30/8/2026).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa akar permasalahan dari program ini seringkali terletak pada aspek volume atau kapasitas produksi harian yang tidak diukur secara matang. Parameter volume tersebut, kata Sumarno, tidak hanya terbatas pada jumlah porsi makanan yang dimasak, melainkan juga memperhitungkan aspek jarak tempuh dan durasi waktu pengiriman ke titik-titik sekolah penerima manfaat.
Ia menilai, pengelolaan dapur dengan kapasitas besar mencapai 3.000 hingga 3.500 porsi per hari merupakan beban kerja yang cukup berat apabila tidak ditangani oleh pihak yang memiliki rekam jejak dan pengalaman matang di bidang jasaboga atau catering. Kejar-kejaran dengan tenggat waktu memasak yang ketat kerap membuat proses asesmen kualitas makanan menjadi terabaikan.
“Karena mungkin dengan kapasitas 3.000 sampai 3.500 porsi itu cukup besar ya. Kalau bukan punya pengalaman catering itu mungkin agak berat ya. Sehingga itu tentu saja dengan mengejar waktu itu, kadang asesmennya agak kurang ya,” tambahnya.
Sebagai langkah perbaikan jangka panjang, Pemprov Jawa Tengah sebenarnya pernah mengusulkan gagasan agar penyaluran menu MBG dapat melibatkan kantin-kantin sekolah yang ada. Mengingat di Jawa Tengah telah berjalan program kantin sehat yang bekerja sama secara langsung dengan BPOM, pelibatan kantin sekolah dinilai jauh lebih efektif karena pengawasan bisa dilakukan secara berlapis oleh para guru hingga komite orang tua murid.
Kendati demikian, secara konsep usulan tersebut dinilai terlalu kecil oleh pemerintah pusat. Sebagai perbandingan kultural, Sumarno mencontohkan tradisi hajatan warga di Boyolali yang mampu menyiapkan konsumsi bagi 1.500 tamu undangan melalui sistem gotong royong satu desa penuh, di mana standar higienitas dan pengawasan langsung jauh lebih terkontrol.
Evaluasi terkait kapasitas dan jarak distribusi ini menjadi sangat krusial menyusul temuan dari uji laboratorium terhadap sampel makanan penyebab keracunan. Berdasarkan hasil uji lab, kemunculan bakteri pada menu makanan dipicu oleh rentang waktu yang terlalu panjang sejak makanan disiapkan, dimasak, hingga akhirnya sampai di tangan para siswa untuk dikonsumsi.
“Karena kejadian-kejadian kemarin kita dari lab itu kan bakteri, ada yang ditemukan bakteri dan sebagainya itu, muncul karena dari jarak, dari waktu sejak disiapkan, sejak dimasak sampai disajikan, sehingga sudah muncul-muncul bakteri. Berarti kan bicara masalah volume,” tegas Sumarno.
Sebelumnya, kasus dugaan keracunan massal menu MBG ini sempat menggemparkan Kabupaten Boyolali dan menimpa ratusan pelajar dari SMP Negeri 6 serta SMP Negeri 2 Boyolali. Berdasarkan pendataan pihak sekolah pada Jumat (21/8), tercatat sebanyak 96 siswa, 3 orang guru, serta 1 orang pegawai Tata Usaha di SMPN 6 Boyolali mendadak mengeluhkan gejala mual, sakit perut, hingga diare. Peristiwa serupa juga dirasakan oleh sejumlah siswa di SMPN 2 Boyolali setelah menyantap menu MBG yang dikirimkan sehari sebelumnya, yakni pada Kamis (20/8).
Menu makanan yang dibagikan saat itu berupa nasi putih, sop berisi makaroni, jamur, wortel, suwiran ayam, lauk tahu pong, serta buah kelengkeng sebagai pencuci mulut. Menanggapi insiden tersebut, pihak sekolah bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali langsung bergerak cepat dengan menerjunkan tim medis dari Puskesmas Boyolali I untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di lokasi, sekaligus mengambil sampel sisa makanan guna dikirim dan diuji secara mendalam di Labkesmas Semarang demi memastikan sumber utama kontaminasi bakteri. (dtc/muz)
