JATENGPOS.CO.ID, SUKOHARJO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo menggelar ujian seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) seleksi anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) di kampus Univet Bantara Sukoharjo, pada Sabtu (15/10/2022).
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Sukoharjo, Uswatun Mufidah, selaku Ketua Pokja Pembentukan Panwascam menyampaikan, ujian CAT seleksi Panwascam Kabupaten Sukoharjo sedianya diikuti sebanyak 218 peserta dari 12 kecamatan, namun saat ujian hanya dihadiri 198 peserta saja.
“Para peserta ujian CAT hari ini adalah pendaftar dari 12 kecamatan yang sudah lolos administrasi. Berlangsung dalam empat sesi dimana masing -masing sesi menempati dua ruangan. Setiap sesi ujian diberi waktu 90 menit untuk mengerjakan 100 soal.” terangnya.
Menurut Uswatun, dari 198 peserta ujian itu akan diambil masing-masing kecamatan enam orang. Dengan kata lain, hanya 72 peserta yang akan lolos untuk mengikuti tes berikutnya, yaitu wawancara.
“Bagi enam peserta dari masing – masing kecamatan yang lolos tes CAT, selanjutnya akan mengikuti sesi tes wawancara yang akan dilaksanakan antara 18-22 Oktober 2022 mendatang. Dari wawancara ini akan diambil masing-masing kecamatan tiga orang, diumumkan tanggal 25 Oktober 2022,” jelasnya.
Sesuai jadwal dari Bawaslu RI, pelaksanaan ujian CAT seleksi Panwascam oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se Indonesia diselenggarakan selama tiga hari, 14-16 Oktober 2022.
“Untuk Sukoharjo sendiri kami laksanakan hanya satu hari saja pada hari ini. Diluar Sukoharjo, kemarin juga sudah ada yang melaksanakan ujian seleksi, terutama di daerah yang jumlah kecamatannya banyak, pesertanya ada yang jumlahnya sampai 800,” paparnya.
Salah satu peserta ujian seleksi Panwascam Weru, Nanang Setiyawan, yang pernah menjadi Panwascam pada Pemilu sebelumnya, menyebut materi ujian CAT saat ini lebih sulit dibandingkan dengan materi ujian CAT yang digunakan pada seleksi Panwascam Pemilu lalu.
“Materi tes yang sekarang, banyak muatannya tentang wawasan kebangsaan. Kemudian juga ada penekanan pengetahuan Undang-Undang tentang Pemilu Presiden. Termasuk juga muncul soal tentang fungsi-fungsi lembaga hukum yang berkaitan dengan pemilu,” tandasnya. (dea)
