JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan tata kelola dan manajemen risiko Bank Perekonomian Rakyat/Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/S) dalam rangka meningkatkan kinerja serta menjaga kepercayaan masyarakat agar dapat terus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
Demikian disampaikan Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Sumarjono dalam sambutannya pada Talkshow “Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko untuk mendukung Transformasi BPR/S se-Jawa Tengah dan DIY” yang dihadiri seluruh Kepala OJK di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Direksi/Pejabat Eksekutif
BPR/BPRS se-Jawa Tengah, di Semarang, Rabu (22/5/2024).
“Perbankan yang semakin kuat diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan, khususnya terhadap usaha sektor produktif, meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, mengembangkan dan memperkuat eksosistem sektor keuangan, sehingga pada akhirnya sektor Perbankan dapat meningkatkan kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan perkonomian daerah,” kata Sumarjono.
Lebih lanjut, Sumarjono menyampaikan untuk menangkap peluang dan kontribusi tersebut, tentunya BPR/S perlu mempersiapkan keunggulan kompetitifnya termasuk SDM yang andal dan permodalan yang kuat.
“Namun kita juga harus waspada, bahwa dengan semakin meluasnya pelayanan dan peningkatan volume usaha BPR/S, maka semakin meningkat pula risiko yang dihadapi BPR/S tersebut, sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang lebih baik oleh setiap BPR/S,” kata Sumarjono.
Lemahnya penerapan tata kelola dan manajemen risiko dapat menimbulkan celah pada kegiatan operasional, dan hal tersebut yang menyebabkan sejumlah BPR/S ditutup pada awal tahun 2024 ini, di mana sebagian merupakan BPR/S yang berada di wilayah Jawa Tengah.
Sementara itu, Project Manager International Labour Organization (ILO) Djauhari Sitorus menyampaikan, ILO mendorong transformasi digital BPR/S untuk tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan kepada sektor UKM.
“Digitalisasi merupakan keuntungan bagi lembaga keuangan, misalnya dapat memotong beberapa proses bisnis secara efektif dan efisien, sehingga akan menghemat biaya operasional. Hasil penghematan tersebut dapat dialihkan ke dalam investasi lainnya. Selain itu, digitalisasi juga memberikan keuntungan bagi bank, yaitu dana mengendap
di lembaga keuangan menjadi lebih lama sehingga dapat menjaga likuiditas perbankan,” kata Djauhari.
Dalam rangka mendukung penguatan peran BPR/S di daerah, sebelumnya OJK juga telah meluncurkan “Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027” sebagai katalisator akselerasi proses pengembangan BPR dan BPRS di
Indonesia dengan 4 (empat) pilar utama yang terdiri dari Penguatan struktur dan daya saing, Akselerasi digitalisasi BPR dan BPRS, Penguatan peran BPR dan BPRS terhadap wilayahnya, dan Penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.
OJK mengharapkan kegiatan ini dapat memantapkan komitmen BPR untuk terus menyempurnakan implementasi tata kelola serta manajemen risiko. Hal ini tentu sematamata untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pengguna sektor jasa keuangan, agar tercipta sektor jasa keuangan yang tumbuh sehat dan wajar guna mendukung stabilitas sistem keuangan dan perekonomian daerah.(aln)
