JATENGPOS.CO.ID, PANAJAM PASER UTARA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara terkait isu reshuffle kabinet dalam beberapa hari ke depan. Informasi yang santer beredar, ada empat pos kementerian bakal direshuffle yakni Menteri LHK, Menteri ESDM, Menteri Investasi dan MenkumHAM.
Jokowi tidak membantah terkait rencana reshuffle. Ia mengatakan bisa saja reshuffle kabinet jika diperlukan.
“Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan,” kata Jokowi usai meninjau Training Center Sepak Bola di IKN, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
Jokowi menekankan, dirinya masih menjabat Presiden RI. Oleh sebab itu, ia bisa saja melakukan reshuffle jika diperlukan.
“Saya ngomong, saya masih punya hak prerogatif itu,” kata Jokowi.
Sebulan lalu Jokowi sudah melakukan reshuffle kabinet, dikabarkan akan kembali mengganti sejumlah anggota kabinetnya. Agenda reshuffle terbaru tersebut rencananya digelar pekan ini.
Berdasarkan sumber Tempo, tiga orang dari partai pendukung pemerintahan Jokowi serta seorang pejabat di lingkaran Istana menceritakan rencana reshuffle tersebut. Mereka mengatakan, dalam agenda reshuffle kali ini, seorang kader Partai NasDem dan PDI Perjuangan akan dikeluarkan dari Kabinet Indonesia Maju.
Keduanya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Yasonna Hamonangan Laoly. Selain itu dua menteri lagi, yakni Menteri ESDM dan Menteri Investasi.
Disebut reshuffle kabinet bakal dilakukan pekan ini. Yasonna disebut akan diganti oleh Supratman Andi Agtas, politikus Partai Gerindra. Ia adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024. Ia baru digantikan, Wihadi Wiyanto, kolega dari Partai Gerindra, dari posisi Ketua Badan Legislasi DPR pada Selasa lalu.
Calon pengganti Siti Nurbaya adalah Raja Juli Antoni, kini Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Raja Juli adalah anggota Mahkamah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dipimpin Kaesang Pangarep – putra bungsu Jokowi.
Satu posisi menteri akan bergeser. Bahlil Lahadalia disebut akan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan Arifin Tasrif. Kursi Bahlil sebagai Menteri Investasi akan digantikan oleh Rosan Roeslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam pilpres 2024.
Seorang pengurus Partai Gerindra juga mendengar kabar akan ada reshuffle dalam waktu dekat. “Kabarnya akan digelar 15 Agustus ini,” ucapnya, kemarin.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana tidak merespons soal rencana reshuffle Presiden Jokowi. Sementara Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono tak membantah kabar tersebut.
Heru hanya menjawab satu kata ketika dikonfirmasi tanggal serta diberi daftar nama yang akan masuk dan keluar kabinet. “Hampir,” katanya sambil memberi emoji tertawa di aplikasi perpesanan, Senin (12/8/2024).
Menanggapi reshuffle kabinet akan menyasar salah satu menteri dari PDI Perjuangan, juru bicara PDIP Chico Hakim buka suara terkait kabar tersebut.
“Sampai saat ini kami belum mendengar kabar ini secara pasti. Namun tentunya harapan kami reshuffle kabinet di akhir-akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja,” kata Chico saat dikonfirmasi, Selasa (13/8/2024).
Chico mengatakan reshuffle kabinet seharusnya menyasar ke beberapa sektor yang kurang baik belakangan ini. Dia menyinggung sektor ekonomi, sektor pendidikan, hingga harga kebutuhan pokok yang meroket.
“Yang sesungguhnya justru di beberapa bulan terakhir persoalan perekonomian rakyat begitu mendesak diselesaikan, kita tahu bahwa dolar terhadap rupiah juga tidak melemah, dan kemudian juga banyak sekali permasalahan sosial yang masih perlu diselesaikan termasuk biaya kuliah yang tinggi, biaya sekolah yang tinggi, biaya-biaya kebutuhan pokok yang begitu meroket dan banyak hal lagi,” ucapnya.
Chico berharap reshuffle kabinet yang akan datang, jika benar terjadi, bukan sekadar bagi-bagi jabatan. Dia juga berharap ini bukan hanya untuk memikirkan sinkronisasi pemerintahan selanjutnya.
“Harapan kami reshuffle kabinet ini bukan sekadar bagi-bagi jabatan, utamanya juga dengan alasan sinkronisasi dengan pemerintahan ke depan, karena sesungguhnya ini bukan sekali ada masa transisi kepemimpinan dalam republik ini, dan kita melihat banyak hal unik yang dilakukan di masa transisi khususnya di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo yang akan menyambut datangnya kepemimpinan baru ke depan,” ujar dia.
Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Ibu Kota Negara (IKN), di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). Total ada 517 orang pejabat daerah yang hadir dalam acara ini.
Dalam arahannya, Jokowi sempat bertanya soal kesan mereka melihat IKN yang baru. “Melihat Ibu Kota Nusantara ini kira-kira bayangan Bapak apa?” tanya Jokowi.
Pertanyaan Jokowi itu kemudian dijawab sahutan kepala daerah yang hadir. Mayoritas kompak menyebut luar biasa. “Luar biasa,” sahut kepala daerah yang hadir.
Jokowi lalu menyampaikan selamat datang di Nusantara kepada para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir.
Dalam arahannya, Jokowi juga sempat menyinggung soal Istana Kepresidenan di Jakarta dan Bogor merupakan peninggalan Belanda atau tepatnya VOC.
“Jadi kalau Istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor itu adalah Istana bekas kolonial yang dulunya dihuni. Bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Dibayangi-bayangi,” kata Jokowi.
Jokowi menyebut, Istana Negara dulunya dihuni eks Gubernur Jenderal Hindia Belanda yakni Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten. Sedangkan Istana Merdeka dihuni Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lansberge.
“Jadi di Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Pieter Gerardus, Istana Merdeka dihuni Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lansberge,” kata Jokowi.
Sementara di Istana Bogor, Jokowi bilang adalah peninggalan Gubernur Jenderal Belanda Gustaaf Willem baron van Imhoff.
“Saya hanya ingin menyampaikan itu, sekali lagi Belanda. Bekas Gubernur Jenderal Belanda dan sudah kita tempati 79 tahun,” kata Jokowi.
Eks Wali Kota Solo ini menyebut, hal ini jadi salah satu faktor mendorong dirinya membuat IKN. Ia menegaskan rakyat Indonesia bisa membuat Ibu Kota sesuai dengan apa yang mereka inginkan.
“Dan sekali lagi kita ingin menunjukkan kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai desain kita. Tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang,” kata Jokowi.
Jokowi menyebut IKN mulai dibangun tahun 2021/2022 dan akan selesai 10-15 tahun mendatang. “Jadi masih sangat panjang,” ujar Jokowi yang mengenakan baju putih ini.
Dalam arahan Jokowi menyarankan setiap kepala daerah untuk mulai menyiapkan desain transportasi massal. Khususnya guna menekan angka keugian daerah yang timbul akibat kemacetan dan penyakit imbas polusi.
Namun, Jokowi mengingatkan bahwa ongkos pembangunan hingga operasionalnya tidak murah. Sehingga masing-masing pemerintah daerah harus mau merugi jika ingin membangun sarana transportasi publik.
Jokowi lantas mengambil contoh MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta yang sempat ia urusi ketika jadi Gubernur DKI Jakarta.
“Kalau MRT itu per km, dulu waktu kita mulai, saya masih Gubernur, biayanya per 1 km itu Rp 1,1 triliun. Ada gubernur/bupati/walikota yang sanggup membangun MRT? Tunjuk jari,” ujar Jokowi.
“Hati-hati, hitungannya hati-hati. Mungkin bisa membangunnya, tapi operasionalnya juga tidak kecil. APBD-nya siap? Karena kalau apapun, yang namanya MRT, LRT, Kereta Cepat, semuanya itu rugi,” tegas dia.
Artinya, Jokowi menekankan bahwa pengadaan transportasi publik merupakan suatu bentuk pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO). Sehingga APBD harus siap menutupi biaya operasional.
“Saya berikan contoh MRT Jakarta, itu setiap tahun keluar Rp 800 miliar, penuh loh itu, untuk menutup biaya MRT. Hitungan saya kira-kira kalau semua jalur nanti selesai, APBD harus keluar Rp 4 triliun,” ungkapnya.
Namun, pada akhirnya Jokowi terpaksa membangun beragam moda transportasi publik di wilayah Jabodetabek, guna menekan kerugian akibat kemacetan yang jumlahnya jauh lebih besar.
“Tapi, yang bapak/ibu harus tahu, kalau enggak ada MRT/LRT/Kereta Cepat, itu kita kehilangan setiap tahun karena kemacetan itu Rp 65 triliun. Kalau Jabodetabek mungkin sudah di atas Rp 100 triliun,” kata Jokowi.
“Pilih mana? Pilih dibelikan MRT/LRT/Kereta Cepat, atau uangnya hilang karena kemacetan setiap tahun lebih dari Rp 100 triliun? Semua kita utamanya harus mulai ngitung itu,” pungkas dia. (dbs/dtc/tmp/muz)
