JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG- Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah sepakat untuk memperkuat sinergi dan inflasi dalam rangka antisipasi resiko inflasi. Hal tersebut terungkap dalam High Level Meeting (HLM) TPID yang yang dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Kepala Daerah 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pusat Statistik, Kanwil Perbendaharaan serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) di Jawa Tengah, pada Kamis (26/9/2024), di Hotel Tentrem Semarang.
Pj. Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S, M.M, mengatakan, perkembangan inflasi gabungan 9 (sembilan) kota/kab IHK di Jawa Tengah telah terkendali, berada dalam rentang sasaran inflasi 2,5%+1%. Namun demikian, terdapat potensi kenaikan harga komoditas pangan, terutama disebabkan peningkatan permintaan masyarakat dalam periode Pilkada dan Nataru 2024, di tengah periode musim tanam padi dan hortikultura.
“Beras sebagai komoditas pangan penyumbang inflasi terbesar pada 2018-2024 menghadapi sejumlah kendala struktural di Jawa Tengah. Kendala tersebut meliputi alih fungsi lahan, inefisiensi pengelolaan lahan, keterbatasan adopsi teknologi pertanian, dan biaya produksi yang tinggi, yang berdampak terhadap ketersediaan pasokan,” katanya.
Ditambahkan, permasalahan rantai pasok yang panjang juga menjadi tantangan bagi komoditas beras. Adapun produk hortikultura, terutama aneka cabai dan bawang merah, juga dihadapkan pada produksi yang tidak merata dan rentan dengan anomali cuaca dan hama.
“Strategi inovatif dalam pengendalian inflasi perlu dilakukan. Kecukupan komoditas pangan, terutama beras, perlu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan harga pangan selama Pilkada 2024 melalui operasi pasar yang masif dan distribusi Cadangan Beras Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada kelompok rentan,” tukasnya.
Pj Gubernur Jawa Tengah juga menghimbau kepada Bupati/Walikota di Jawa Tengah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi petani, serta penyuluh pertanian, dalam intensifikasi lahan, mengoptimalkan digital farming, memanfaatkan lahan tidur, memperluas urban farming serta perlunya menyusun neraca pangan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menyampaikan urgensi penguatan koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi serta inovasi pengendalian inflasi pangan secara end-to-end. Inovasi dari hulu ke hilir dimaksud harus dioptimalisasi secara simultan untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong perluasan jangkauan distribusi.
“Optimalisasi BUMD dan BUMP perlu ditingkatkan untuk memperpendek rantai distribusi dan menjadi offtaker dalam menyerap pasokan yang berlebih. Lebih jauh, untuk menjaga kecukupan pasokan di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah, Kerjasama Antar Daerah (KAD) perlu diperluas tidak hanya mencakup antar-provinsi, melainkan juga antar-kabupaten/kota di Jawa Tengah,” jelasnya.
Sementara, melalui penyelenggaraan HLM dan Rakorwil tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi diantara stakeholder di Jawa Tengah. Dengan begitu, dapat memberikan solusi yang inovatif dan efektif, guna mengatasi tantangan ketahanan pangan dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi lokal, melindungi daya beli masyarakat, dan menjaga stabilitas harga pangan.(aln)
