Lahan Petani Rawapening Terdampak Revitalisasi Sungai, Andika-Hendi Peduli Perjuangkan

JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN– Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) nomor urut 1, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Andika-Hendi) menyatakan akan memperjuangkan kesulitan yang dialami petani Rawapening atas berkurangnya lahan mereka terdampak proyek revitalisasi danau setempat oleh Kementerian PUPR.

Hal itu menanggapi keluhan petani setempat saat menghadiri acara Pengajian dan Doa Bersama Petani dan Nelayan Rawapening di Angkringan Baloeng Gadjah Tuntang, Kabupaten Semarang, Kamis (17/10/2024).

Menurut dia, tantangan yang dialami rata-rata petani sama, yakni berkurangnya lahan serta sedikitnya minat petani generasi muda. Dia mengatakan bahwa pertanian padi sangat penting karena menjadi sumber pangan masyarakat.

“Memang revitalisasi ini kebijakan vertikal PUPR, namun kami akan membantu berkomunikasi dengan pusat supaya lahan produktif bisa dikembalikan dan agar keputusan menteri tersebut bisa diperbaiki atau ditinjau kembali,” kata Andika.

iklan

Selain itu, lanjut dia, upaya Pemkab Semarang sebelumnya sudah tepat, menurunkan elevasi air serta proses sertifikasi lahan kepemilikan warga. Andika juga mengaku, akan mendorong modernisasi alat pertanian agar proses bercocok tanam hingga panen padi bisa lebih efektif dan efisien.

Andika menegaskan lahan pertanian di sekitar danau Rawapening harus terus dilestarikan kepada generasi selanjutnya untuk mendukung ketahanan pangan. Sangat disayangkan jika lahan yang subur ini tidak dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam dan menjadi tidak produktif.

Karena jika lahan pertanian 870 hektare di sekitar Rawapening bisa dioptimalkan, beras yang dihasilkan tidak hanya menghidupi petani setempat, namun juga banyak masyarakat yang sehari-harinya membutuhkan nasi.

“Para nelayan juga punya tantangan. Maka saya, pak Hendi bersama dengan pak Ngesti Nugraha akan membantu menyelesaikan problem yang masih dihadapi masyarakat di sekitar Rawapening ini,” tegasnya.

Calon Bupati Petahana Semarang, H Ngesti Nugraha yang juga hadir dalam pertemuan itu, menjelaskan Pemkab Semarang di masa periode kepemimpinannya telah menunjukkan kehadiran di tengah- tengah petani di Rawapening.

Selain memberikan dukungan bantuan kepada para petani di 16 desa/ kelurahan di sekitar danau Rawapening yang tidak dapat bercocok tanam, Forkopimda Kabupaten Semarang juga menupayakan berbagai cara untuk membantu petani.

“Kami duduk bersama dengan semua pihak agar elevasi dapat diturunkan dan masyarakat bisa bercocok tanam kembali. Waktu itu para petani tidak bisa tanam sama sekali, kami bantu mengalokasikan beras 87 ton kepada warga yang terdampak,” ungkap Ngesti.

Kesulitan lain dihadapi petani mereka khawatir tanahnya akan hilang terendam sungai, sehingga sekitar 870 hektare lebih lahan pertanian tersebut tak hanya bisa ditanami kembali, juga mengupayakan kepastian hukum dan status tanah warga bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Alhamdulillah, sampai dengan saat ini 85 persen lahan di sekitar danau Rawapening sudah bersertipikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan tinggal menyisakan 15 persen,” jelasnya.

Bersama petani Rawapening di Desa Candirejo, lanjut Ngesti, pemerintahannya juga membuat program peningkatan produktivitas dengan pertanian organik. Yakni pertanian yang mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia.

Melalui upaya terbukti program pertanian organik yang digulirkan bersama Gapoktan Mandiri Desa Candirejo, mulai dapat dirasakan hasilnya. Beras menjadi sehat, produktivitasnya juga semakin meningkat.

“Saat ini sudah 10 hektare lahan pertanian yang sudah meninggalkan pupuk kimia 100 persen dan pertanian yang komposisinya 50 persen pupuk kimia dan 50 persen pupuk organik telah mencapai lebih dari 30 hektare,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Forum Petani dan Nelayan Rawa Pening, Ismail Saleh menjelaskan, kesulitan yang dialami petani yakni sawah-sawah yang tergenang akibat kenaikan batas elevasi air untuk kepentingan revitalisasi Danau Rawa Pening oleh pemerintah.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR RI Nomor 365/KPTS/m/ 2020 tentang Batas Sempadan Kawasan Rawa Pening dalam Penanganan Sedimentasi di Danau Rawa Pening dan rencana revitalisasi Rawa Pening sebagai upaya penanganan danau kritis.

“Batas elevasi 461.30 mdpl dinaikkan menjadi 463.30 mdpl, itu menjadi masalah karena lahan rakyat banyak yang tergenang. Sekitar 870 hektare sawah tidak bisa ditanami karena menjadi rawa, sehingga kami minta dikembalikan agar bisa bercocok tanam,” kata Ismail.

Dia berharap, kepemimpinan Andika-Hendi di Jateng nantinya bisa membantu mengubah keputusan menteri tersebut. Selain itu, lanjut Ismail, sebagian petani juga mengkhawatirkan status kepemilikan yang tidak tentu sehingga takut digusur.

“Pihak Pemkab Semarang dan bupati, Ngesti Nugraha melindungi kami dengan menurunkan batas elevasi dan mengikutkan kami untuk sertifikasi,” tuturnya. (muz)

iklan