JATENGPOS.CO.ID, KARANGANYAR – Komisi D DPRD Karanganyar melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di RSUD Karanganyar. Sulitnya pasien mendapatkan ruangan rawat inap jadi persoalan yang ditelusuri saat Sidak tersebut.
Rombongan Komisi D DPRD Karanganyar tersebut dipimipin langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Ali Akbar.
Usai Sidak, Ali Akbar menyampaikan bahwa sidak ini dilakuk agar RSUD dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan maksimal untuk masyarakat Karanganyar.
“Temuannya tadi lokasi satu dengan yang lain terlalu jauh. Kita memberikan arahan agar rumah sakit yang seluas kayak gini, pasien tidak terlalu jauh jalannya. Selanjutnya hasil sidak akan menjadi bahan pertimbangan. Sehingga layanan di rumah sakit Karanganyar baik,” terangnya.
Anggota Komisi D DPRD Karanganyar, Sukarni mengatakan, masyarakat sering mengeluhkan sulitnya mendapatkan ruangan rawat inap dengan alasan ruangan penuh. Pihaknya melakukan pengecekan di ruangan dan mendapati ruangan baik kelas 2 maupun kelas 3 masih banyak yang kosong.
Tak berhenti di situ, ia juga melihat langsung apakah di bangsal Instalasi Gawat Darurat (IGD) masih ada pasien. Ternyata masih ada juga pasien di IGD. Bahkan ada juga yang di luar ruang.
“Keluhan ini yang sering kali saya ditelpon masyarakat. Minta dibantu mencarikan ruangan. Makanya ini kita cek. Jangan sampai pasien terlantar gara-gara ruangan ini. Dengan alasan apapun,” ungkap Sukarni.
Sukarni juga berbincang dengan salah satu warga Gedong Pelet, Karanganyar, Hinori, ( 21) mengaku sempat kesulitan mendapatkan ruangan untuk merawat bapaknya yang sedang sakit Demam Berdarah (DB). Diceritakan dia, ayahnya masuk jam 9 pagi kemudian jam 16.30 WIB baru mendapatkan ruangan.
“Iya kita sempat tanya kenapa kok lama, dari Rumah Sakit bilang katanya penuh,” ungkapnya.
Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, Kristianto Setiawan mewakili manajemen, menyambut baik masukan dari Komisi D untuk perbaikan kinerja RSUD. Saat ini RSUD terus berupaya memberikan layanan terbaik dengan melakukan evaluasi kinerja. Namun ada kesulitan dengan adanya sistem BPJS, di rujukan, klaim dan IGD.
“Kita akan diskusi dengan komisi D, bagaimana mengatasi, mengurai permasalahan ini termasuk beberapa standar yang belum terpenuhi. Karena untuk memenuhi standar itu kan tentu membutuhkan biaya,” tandasnya. (yas).
