JATENGPOS. CO. ID, BOYOLALI- Dalam beberapa tahun terakhir, sistem pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan baru: bagaimana menyeimbangkan antara kualitas pembelajaran, waktu istirahat anak, serta pengawasan keluarga. Di Jawa Tengah, persoalan ini kembali menjadi sorotan setelah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), tengah menggodok kebijakan sekolah enam hari.
Langkah ini bukan sekadar perubahan teknis kalender belajar, tetapi hasil kajian mendalam antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, dengan fokus utama pada perlindungan anak di luar jam sekolah.
Konteks Sosial Anak-anak Butuh Pengawasan Lebih
Menurut Gus Yasin, kebijakan lima hari sekolah yang selama ini berjalan memang memiliki tujuan baik memberikan waktu lebih bagi anak untuk berkumpul bersama keluarga. Namun, realitas di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara pola kerja orang tua dan waktu luang anak.
“Banyak masyarakat kita bekerja enam bahkan tujuh hari dalam sepekan. Dengan lima hari sekolah, anak-anak punya dua hari libur, dan satu hari tanpa pengawasan,” ujar Gus Yasin saat menghadiri Gebyar Hari Santri JPPPM Pusat 2025 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali.
Fakta sosial ini menjadi salah satu alasan utama Pemprov Jateng mempertimbangkan kembali sistem sekolah enam hari, Tujuannya jelas : agar anak-anak tetap dalam lingkungan positif dan terpantau, menghindari potensi keterlibatan mereka dalam aktivitas negatif di luar pengawasan keluarga.
Kebijakan Berbasis Kajian, Bukan Kepentingan
Sikap yang ditunjukkan Wagub Jateng Gus Yasin memperlihatkan pendekatan kepemimpinan yang inklusif dan berbasis data. Pemprov Jateng tidak tergesa-gesa memutuskan, melainkan membuka ruang dialog bagi para pakar pendidikan, kampus, dan perwakilan masyarakat.
Langkah ini menegaskan bahwa kebijakan publik yang baik tidak hanya populer, tapi juga relevan dengan kondisi sosial masyarakatnya.
“Kami tetap mempertimbangkan hasil kajian para pakar, perguruan tinggi, dan dewan. Semua masukan akan dirumuskan bersama,” tegasnya.
Kebijakan ini, bila diterapkan, akan diawali dari jenjang SMA dan SMK dua sektor pendidikan yang berada di bawah kewenangan langsung Pemprov. Namun Gus Yasin juga membuka kemungkinan untuk memperluas penerapan ke SD, SMP, hingga PAUD setelah evaluasi mendalam.
Membangun Ekosistem Pendidikan yang Adaptif
Kebijakan enam hari sekolah bukan langkah mundur, melainkan penyesuaian adaptif terhadap realitas sosial Jawa Tengah. Dalam konteks pendidikan karakter, sistem ini justru dapat memperkuat pembentukan disiplin, rutinitas positif, dan interaksi sosial antar peserta didik.
Selain itu, bagi sekolah berbasis keagamaan, sistem enam hari juga mempermudah integrasi kegiatan pesantren kilat, pelatihan karakter, atau kegiatan spiritual tanpa mengurangi jam akademik.
Langkah Pemprov ini sejalan dengan upaya membangun pendidikan holistik, sebagaimana diinisiasi melalui kebijakan PAUD Berbasis Budaya, Sekolah Ramah Anak, serta Perda Pesantren yang menjadi tonggak perhatian Pemprov terhadap pendidikan berbasis nilai dan moral.
Gus Yasin dan Komitmen terhadap Dunia Pesantren
Dalam kesempatan yang sama di Gebyar Hari Santri JPPPM 2025, Gus Yasin juga menegaskan pentingnya peran pondok pesantren dalam membangun generasi berakhlak dan berkarakter.
“Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Mari bersama mengawal penegakan Perda dan Pergub Pondok Pesantren, karena ia bagian yang tak terpisahkan dari NKRI,” ujarnya.
Komitmen tersebut memperlihatkan kesinambungan antara pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan di sekolah membentuk kemampuan akademik, sementara pesantren memperkuat aspek spiritual, etika, dan nasionalisme.
Analisis : Langkah Progresif di Tengah Tantangan Sosial
Sebagai pemerhati di Gus Yasin Institute, saya menilai langkah ini mencerminkan gaya kepemimpinan partisipatif dan kontekstual yang menjadi ciri khas Gus Yasin. Ia tidak hanya membaca regulasi, tetapi juga membaca realitas masyarakat memahami bahwa kebijakan pendidikan harus hadir dari kebutuhan lapangan, bukan sekadar mengikuti tren nasional.
Di tengah tantangan sosial seperti gadgetisasi, kurangnya pengawasan keluarga, dan perubahan gaya hidup anak, kebijakan enam hari sekolah dapat menjadi bentuk intervensi sosial yang preventif. Anak-anak akan lebih banyak berada di lingkungan pembelajaran, kegiatan positif, dan interaksi terarah.
Namun, kunci keberhasilan kebijakan ini tetap terletak pada desain pembelajaran yang seimbang. tidak menambah beban akademik, melainkan menambah ruang pembinaan karakter, seni, olahraga, dan kewirausahaan.
Kebijakan enam hari sekolah yang sedang digodok Pemprov Jawa Tengah bukan semata urusan teknis pendidikan, melainkan bagian dari strategi besar melindungi generasi muda. Dengan kepemimpinan kolaboratif antara Ahmad Luthfi – Taj Yasin Maimoen Jawa Tengah berupaya menghadirkan pendidikan yang relevan, adaptif, dan berpihak pada anak.
Dalam konteks pembangunan manusia Jawa Tengah, langkah ini layak diapresiasi — karena sejatinya, pendidikan terbaik adalah yang memahami denyut nadi masyarakatnya sendiri.
Oleh :
Gouw Ivan Siswanto, S.H., M.Th.
Senior FO Gus Yasin Institute
