JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Sebanyak 229 guru dan 345 tenaga kependidikan (tendik) berstatus PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Kudus, menghadapi masa sulit menjelang Idul Fitri 1447 Hijriyah. Akibat benturan regulasi, mereka terancam tidak menerima gaji hingga Maret 2026, yang juga berarti hilangnya harapan untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).
Masalah utama muncul karena aturan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) APBN melarang penggunaan dana untuk menggaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena status PPPK Paruh Waktu resmi masuk kategori ASN, mereka terjebak dalam kekosongan payung hukum pembayaran dari pusat.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Disdikpora Kudus, Anggun Nugroho, mengaku saat ini sedang mengajukan nota dinas kepada Bupati Kudus, agar sisa PPPK yang belum gajian dialihkan ke skema BOS APBD.
‘’Dari total kebutuhan Rp15,1 miliar per tahun, BOS APBD saat ini hanya menyediakan Rp6,6 miliar atau hanya cukup untuk 5-6 bulan,’’ ungkap Anggun, Senin (2/3)
Skema lain, lanjutnya, melalui dana Talangan Sekolah yang merupakan langkah terakhir. Beberapa sekolah berinisiatif menalangi honor menggunakan dana pribadi atau kas internal agar para pendidik tetap bisa menyambut lebaran.
Hingga saat ini, baru sekitar 465 pegawai yang sudah aman menerima gaji dari APBD, sementara ratusan lainnya masih menunggu kepastian administratif.
Menurut Anggun, apabila hingga Lebaran gaji belum juga cair, sejumlah sekolah biasanya berinisiatif menalangi gaji PPPK Paruh Waktu menggunakan dana pribadi atau kas internal sekolah.
“Besaran gaji PPPK Paruh Waktu bervariasi, mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 3,4 juta per bulan, disesuaikan dengan honor sebelumnya,” ungkapnya.
Kondisi ini menjadi harapan terakhir agar para pendidik tetap bisa menyambut Lebaran dengan layak. (han/rit)
