JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang jadi “penyelamat” peternak ayam. Nyatanya, di kandang, jeritan peternak rakyat justru makin keras. Harga ayam hidup atau live bird (LB) di Jawa Tengah (Jateng) anjlok ke Rp11.000–Rp12.000 per kilogram, jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) Rp20.000–Rp20.500/kg.
Ironis. Di atas kertas, MBG butuh 8 juta porsi ayam per hari atau setara Rp88 triliun setahun. Tapi di lapangan, peternak mandiri tak kebagian. Yang bermain justru integrator besar dan rumah potong ayam (RPA) skala industri. Peternak rakyat? Cuma jadi penonton.
“Produksi ayam melimpah, tapi serapannya tidak seimbang. MBG memang menyerap, tapi rantainya dikuasai pemain besar. Peternak rakyat hanya bisa pasrah lihat harga jatuh,” kata Sekretaris Jenderal Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), Mukti Sardjono, saat Rakor Pinsar se-Jawa di Hotel Wujil, Ungaran, Selasa (9/6).
Mukti menyebut ada dua biang kerok: populasi ayam yang “banjir” dan rantai pasok MBG yang belum berpihak ke peternak kecil. Data Pinsar, populasi broiler nasional saat ini 2,15 miliar ekor/tahun, setara 8,4 juta ekor per minggu. Padahal kebutuhan konsumsi normal hanya 6,3 juta ekor/minggu.
Kelebihan 2,1 juta ekor inilah yang menekan harga. MBG seharusnya jadi penyerap. Tapi faktanya, pengadaan MBG dikendalikan RPA besar dan integrator. Mereka punya kandang sendiri, cold storage, armada, dan akses langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Peternak rakyat tanpa jaringan itu, otomatis tersisih.
“MBG ini program bagus. Tapi kalau rantai pasoknya tidak dibuka untuk peternak rakyat, ya sama saja. Uang negara triliunan, tapi yang menikmati segelintir perusahaan besar,” tegas Mukti.
Ia menilai, program MBG hingga kini belum menunjukkan keberpihakan kepada peternak rakyat karena lebih banyak melibatkan pelaku usaha yang memiliki kapasitas produksi dan distribusi besar. “Program ini masih berorientasi bisnis. Yang bermain bukan kami peternak rakyat,” katanya.
Dia menyebut, HPP ayam hidup saat ini berkisar Rp20.000 hingga Rp20.500 perkilogram. Namun di sejumlah daerah, harga LB sempat menyentuh Rp11 ribu perkilogram untuk ayam ukuran besar, termasuk di Jateng.
Padahal, harga ayam potong di tingkat konsumen berkisar antara Rp33.000 hingga Rp35.000 per kilogram di pasar. Namun, rumah potong ayam (RPA) mampu menjual produk mereka dengan harga sekitar Rp26.000 per kilogram. Sehingga, peternak rakyat sulit bersaing dalam rantai pasok yang mengutamakan harga murah.
“Kami tidak bisa bermain di harga itu. Kalau sistemnya siapa yang paling murah yang menang, peternak rakyat pasti kalah,” ujarnya.
Pada 2026, ia menyebut, produksi ayam nasional diproyeksikan mencapai sekitar 4,3 miliar ekor, sementara kebutuhan konsumsi masyarakat berdasarkan tingkat konsumsi per kapita hanya setara sekitar 3,6 miliar ekor. Meski ditambah kebutuhan untuk program MBG, total serapan diperkirakan hanya mencapai 4,1 miliar ekor.
“Artinya, masih ada kelebihan sekitar 300 juta ekor ayam. Ini yang menyebabkan pasar mengalami over supply dan harga terus tertekan,” ujarnya.
Selain itu, menurut dia, melimpahnya pasokan ayam tidak terlepas dari tingginya produksi DOC (day old chick) yang berasal dari populasi indukan atau grand parent stock (GPS). Ia menilai, pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai regulasi untuk mengatasi persoalan tata niaga dan produksi ayam pedaging, diantaranya melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2024 yang memuat sejumlah langkah pengendalian sektor perunggasan, serta Permentan Nomor 34 Tahun 2025 tentang standardisasi perizinan usaha.
“Sebenarnya solusinya sudah ada di regulasi. Tinggal bagaimana implementasi dan pengawasannya dijalankan secara konsisten. Kalau semua pelaku usaha patuh dan aturan ditegakkan, persoalan harga ayam pedaging yang berulang setiap tahun bisa diselesaikan,” tandasnya.
Pinsar Jawa Tengah lewat Ketua Ripto Yudo Hariyono, mendesak pemerintah membuka kuota khusus MBG untuk peternak rakyat. Skemanya, 20% dari total kebutuhan ayam MBG wajib diserap dari peternak mandiri, dengan harga minimal sesuai HPP.
“Jangan cuma jargon ‘keberpihakan’. Kami butuh kepastian kuota dan harga. Kalau MBG bisa serap 20% dari peternak rakyat, itu sudah sangat membantu menstabilkan harga,” ujar Ripto.
Ia mencontohkan, kalau MBG butuh 8 juta ekor/hari, maka 1,6 juta ekor/hari bisa dialokasikan ke peternak rakyat. Dengan asumsi 1 ekor = 1,2 kg, maka setara 1.920 ton daging ayam per hari yang bisa menyelamatkan ribuan kandang rakyat.
Anomali lain disebutkan, harga ayam potong di pasar konsumen masih Rp35.000–Rp38.000/kg. Artinya margin besar dinikmati pedagang dan RPA, bukan peternak. “Peternak jual rugi, konsumen tetap bayar mahal. Ini bukti rantai pasoknya tidak sehat,” jelasnya.
Pinsar juga menyoroti regulasi. Permentan No 10/2024 tentang pengendalian populasi sudah ada, tapi pengawasan longgar. DOC FS/PS dari perusahaan pembibit masih masuk berlebihan. Akibatnya, siklus ”banjir ayam – harga jatuh – peternak bangkrut” terus berulang.
Peternak rakyat tidak menolak MBG. Justru mereka berharap MBG jadi bantalan harga. Syaratnya, pemerintah berani memecah rantai pasok. Buka akses SPPG ke koperasi peternak, berikan skema kemitraan yang adil, dan tegakkan HPP sebagai harga beli minimal.
“Kalau MBG benar-benar pro rakyat, buktikan dengan kontrak pembelian langsung dari peternak. Jangan sampai MBG jadi proyek besar yang melupakan pemilik kandang kecil,” tegasnya.
Sampai saat ini, harga LB seperti di Ungaran, Kabupaten Semarang masih bertahan Rp11.000/kg. Sementara pakan naik, obat naik, listrik naik. Satu-satunya yang turun, hanya harga jual ayam peternak rakyat. (muz)
