Banggar DPRD Karanganyar Evaluasi LPPD 2025 Realisasi 98%, Temuan BPK Rp1 Miliar Lebih


JATENGPOS.CO.ID, KARANGANYAR – Badan Anggaran DPRD Karanganyar menggelar rapat pembahasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah LPPD Tahun Anggaran 2025. Fokus evaluasi meliputi capaian kinerja, akuntabilitas, serta tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK.

Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengatakan pembahasan mengacu pada indikator kinerja kunci dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD 2025.

“Pengawasan lebih terfokus pada indikator kinerja utama, baik kinerja makro, kinerja urusan, maupun akuntabilitas dan inovasi yang telah dilakukan selama satu tahun,” ujar Bagus, kemarin.

Berdasarkan hasil pembahasan sementara, DPRD menilai pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan baik. Realisasi belanja daerah dan program kegiatan mencapai rata-rata 98 persen.


Pendapatan daerah juga melampaui target. Namun penerimaan retribusi belum mencapai sasaran. Salah satu penyebabnya adalah keterlambatan penggantian biaya pelayanan BPJS kepada rumah sakit milik pemerintah daerah.

Baca juga:  Forkopimda Sukoharjo Musnahkan Ribuan Barang Bukti Kejahatan

“Ada beberapa hal yang belum tercapai dari potensi pendapatan, terutama retribusi rumah sakit karena belum mendapatkan penggantian dari BPJS. Tetapi secara umum indikator lainnya cukup baik,” jelas Bagus.

DPRD juga mengevaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan LHP BPK. Pemerintah daerah diminta segera menindaklanjuti rekomendasi, termasuk pengembalian kerugian negara.

“Sudah diupayakan sesuai saran BPK untuk dikembalikan. Nilainya hampir Rp1 miliar lebih,” kata Bagus.

Rapat turut menyoroti penggunaan Belanja Tidak Terduga BTT. Dari alokasi sekitar Rp7 miliar pada 2025, realisasinya baru Rp1,8 miliar. Rendahnya penyerapan itu dinilai menunjukkan penanganan bencana di Karanganyar relatif terkendali.

Selain itu, rencana penyertaan modal ke Bank Jateng senilai Rp5 miliar batal dilaksanakan. Dana tersebut dikembalikan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA.

Baca juga:  Fraksi PKS Ungkap Perizinan PBG Hollyland Dilakukan Satu-satu

Bagus menambahkan, arah kebijakan anggaran tahun berikutnya, termasuk dukungan untuk sektor pariwisata, akan dibahas pada penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara KUA-PPAS. (yas/rit)


TERKINI

Rekomendasi

...