JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus bersama Puskesmas Jekulo meluncurkan strategi agresif, untuk mengejar target nasional Zero TBC pada tahun 2030. Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi bersama Polres Kudus guna melacak warga terduga Tuberkulosis (TBC) yang enggan berobat, serta mengoptimalkan layanan kesehatan di lingkungan pondok pesantren.
Kepala DKK Kudus, dr. Abdul Hakam, menjelaskan bahwa puskesmas kini memegang peran krusial dalam keberlanjutan pengobatan pasien. Warga yang telah menyelesaikan rawat inap di rumah sakit namun masih membutuhkan pemulihan atau kontrol medis, akan dialihkan perawatannya ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (faskes primer), salah satunya Puskesmas Jekulo.
‘’Puskesmas Jekulo memiliki fasilitas rawat inap yang memadai serta didukung oleh jaringan yang kuat, yaitu 47 Posyandu aktif. Ini cakupan yang sangat luar biasa untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan masyarakat,’’ ujar dr. Hakam saat meninjau fasilitas Puskesmas Jekulo bersama Kepala Puskesmas, drg. Sita Ardhianti, Senin (13/7).
Sementara Kepala Puskesmas Jekulo, drg. Sita Ardhianti, mengungkapkan bahwa kendala terbesar di lapangan bukan hanya mencari suspect, melainkan menghadapi pasien yang sudah dinyatakan positif tetapi menolak untuk diobati.
Untuk mengatasi resistensi tersebut, Puskesmas Jekulo menggandeng jajaran kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas. Petugas puskesmas bersama polisi melakukan tracing langsung ke rumah-rumah warga.
Berdasarkan regulasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), setiap ditemukan satu pasien positif TBC, petugas wajib melakukan pelacakan kontak erat terhadap minimal delapan orang di sekitarnya.
‘’Kerja sama dengan kepolisian ini sangat membantu meningkatkan penemuan kasus baru. Ketika ada suspect atau pasien positif yang tidak mau berobat, kehadiran petugas bersama Babinkamtibmas memastikan mereka mendapatkan penanganan yang tepat sekaligus men-screening lingkungan sekitar,’’ urai drg. Sita.
‘’Target estimasi penemuan kasus baru di wilayah kerja Puskesmas Jekulo saat ini sekitar 120-an kasus guna memutus rantai penularan,’’ imbuhnya.
Sambung Sita, selain TBC, wilayah Jekulo yang padat akan pondok pesantren (ponpes) menjadi sasaran strategis program kesehatan. Saat sekarang tercatat sekitar 40 hingga 50 persen santri di wilayah tersebut berasal dari luar Kabupaten Kudus.
Maka, DKK Kudus mendorong agar para santri luar daerah ini difasilitasi untuk menarik kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mereka ke faskes lokal. Langkah ini tidak hanya memberikan nilai positif bagi capaian kepesertaan Puskesmas Jekulo, tetapi juga memastikan para santri mendapatkan hak proteksi kesehatan yang sama.
Ke depan, tim puskesmas akan rutin mendatangi pondok pesantren untuk melakukan screening penyakit menular seperti TBC dan HIV. Tidak terbatas pada kesehatan fisik. Pihaknya menegaskan bahwa pihak puskesmas dan dinas terkait juga akan masuk ke lingkungan pesantren untuk mengedukasi dan mencegah maraknya kasus perundungan (bullying) antar-santri.
‘’Pemkab Kudus berharap perbaikan fasilitas gedung, pengadaan unit ambulans baru, serta kolaborasi lintas sektor ini, mampu menekan angka penyakit menular secara signifikan demi mewujudkan Kudus sehat sebelum tahun 2030,’’ pungkasnya. (han/rit)
