JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – BPJS Kesehatan Cabang Semarang menggandeng insan media untuk memperkuat penyebarluasan informasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting agar masyarakat memahami hak, kewajiban, serta berbagai inovasi layanan yang terus dikembangkan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Debbie Nianta Musigiasari mengatakan, media memiliki peran strategis sebagai mitra dalam mengedukasi masyarakat terkait Program JKN.
“Media merupakan kepanjangan tangan BPJS Kesehatan dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Kami berharap teman-teman media dapat membantu mengedukasi masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta berbagai program yang dimiliki BPJS Kesehatan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman saat mengakses layanan kesehatan,” ujarnya, saat Media Gathering BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Kamis (30/7/2026).
Dijelaskan, cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Semarang yang meliputi Kota Semarang dan Kabupaten Demak telah mencapai target Universal Health Coverage (UHC).
“Tantangan kami saat ini adalah meningkatkan keaktifan peserta agar perlindungan kesehatan dapat berjalan secara optimal,” jelasnya.
Menurut Debbie, BPJS Kesehatan terus melakukan transformasi pelayanan berbasis digital untuk mempermudah akses masyarakat. Salah satunya melalui layanan administrasi PANDAWA yang dapat diakses selama 24 jam melalui WhatsApp.
Selain itu, aplikasi Mobile JKN terus dikembangkan dengan berbagai fitur, mulai dari antrean online di fasilitas kesehatan, perubahan data peserta, informasi kepesertaan, hingga layanan administrasi lainnya.
“Harapannya masyarakat tidak perlu lagi mengantre lama karena sudah bisa mengambil nomor antrean secara online melalui Mobile JKN sebelum datang ke kantor cabang maupun fasilitas kesehatan,” katanya.
Diungkapkan, BPJS Kesehatan juga menghadirkan layanan BPJS Keliling dan memperkuat sistem penanganan pengaduan peserta. Hingga kini, besaran iuran peserta mandiri maupun sistem kelas peserta juga belum mengalami perubahan.
Bagi peserta mandiri yang memiliki tunggakan, BPJS Kesehatan menyediakan Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB). Program tersebut memberikan kemudahan bagi peserta untuk melunasi tunggakan secara bertahap.
Debbie menambahkan, upaya promotif dan preventif terus diperkuat melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) bagi peserta dengan diabetes melitus dan hipertensi.
“Melalui Mobile JKN juga tersedia berbagai fitur untuk mendukung pola hidup sehat dan memantau kondisi kesehatan peserta. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan seluruh layanan digital yang telah disediakan,” tuturnya.
Dalam sesi dialog bersama media, Debbie mengungkapkan tingkat keaktifan peserta Prolanis saat ini baru sekitar 65 persen, sedangkan target yang ditetapkan mencapai 85 persen.
“Karena itu kami terus bekerja sama dengan Dinas Kesehatan agar peserta, terutama yang berusia di bawah 45 tahun dan memiliki risiko penyakit kronis, mau aktif mengikuti Prolanis dan rutin mengambil obat di FKTP,” ungkapnya.
Ia menilai manfaat Prolanis tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental peserta melalui berbagai aktivitas bersama. “Jadi manfaatnya bukan hanya kesehatan fisik, tetapi juga meningkatkan kondisi psikologis karena mereka bisa bersosialisasi,” katanya.
Diterangkan, memasuki tahun ke-13 penyelenggaraan Program JKN, fokus BPJS Kesehatan kini bergeser dari perluasan kepesertaan menuju peningkatan mutu layanan. Transformasi tersebut mengusung prinsip mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta.
Salah satu inovasi yang sedang diterapkan adalah verifikasi biometrik menggunakan teknologi face recognition.
“Ke depan peserta cukup menunjukkan wajahnya saat mengakses layanan sehingga prosesnya lebih cepat, aman, sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas peserta,” terangnya.
Di akhir kegiatan, Debbie kembali mengajak insan media untuk terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang benar mengenai Program JKN.
“Kami berharap teman-teman media terus membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memperoleh pelayanan,” pungkasnya.(aln)
