JATENGPOS.CO.ID, PURWOKERTO — Puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Agustus 2026 mulai memberi tekanan serius terhadap ketersediaan air bersih di Banyumas dan Cilacap. Data pemerintah menunjukkan persoalan kekeringan telah berdampak pada puluhan ribu warga, sementara distribusi bantuan air bersih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Berdasarkan pembaruan data BNPB per 14 Agustus 2026, kekeringan di Banyumas tercatat berdampak terhadap 7.230 kepala keluarga (KK) atau 23.269 jiwa. Pada periode yang sama, Cilacap mencatat 5.639 KK atau 18.135 jiwa terdampak. Dengan menggunakan snapshot data BNPB pada tanggal tersebut, sedikitnya 41.404 jiwa di kedua kabupaten mengalami dampak kekeringan.
Kondisi tersebut terjadi ketika BMKG menempatkan Banyumas dan Cilacap dalam kategori Siaga Kekeringan Meteorologis pada Dasarian I Agustus 2026. BMKG juga memprakirakan puncak musim kemarau berlangsung pada Agustus, sehingga kebutuhan terhadap air bersih berpotensi tetap tinggi.
Melihat kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setya Ari Nugroho mendorong penguatan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, BPBD, pemerintah desa, pemerintah pusat, dunia usaha, serta masyarakat agar penanganan kekeringan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga menghasilkan sistem ketahanan air yang lebih kuat.
“Kita perlu mengapresiasi langkah pemerintah daerah dan seluruh pihak yang sudah bergerak menyalurkan air bersih. Tetapi karena kita sekarang berada pada puncak musim kemarau, sinergi ini harus diperkuat. Jangan sampai masyarakat yang sumber airnya mengering harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan,” kata Ari.
Banyumas Salurkan 1,3 Juta Liter Air
Di Banyumas, penanganan kekeringan terus dilakukan BPBD. Data BPBD Banyumas hingga 13 Agustus 2026 mencatat 8.499 KK atau 28.689 jiwa terdampak kekeringan di 15 kecamatan dan 39 desa/kelurahan. Selain itu, terdapat delapan fasilitas umum yang turut terdampak.
Dalam penanganannya, BPBD Banyumas telah menyalurkan 1.311.000 liter air bersih melalui 269 ritase ke wilayah terdampak.
Pada 13 Agustus 2026 saja, distribusi air tercatat mencapai 40.000 liter melalui empat ritase.
Sementara itu, BNPB pada laporan 14 Agustus menggunakan pembaruan cakupan terdampak sebanyak 7.230 KK atau 23.269 jiwa di Banyumas. Perbedaan angka tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari pembaruan asesmen dan cakupan pendataan lapangan yang berlangsung dinamis.
Menurut Ari, kedua data tersebut sama-sama menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih di Banyumas masih membutuhkan perhatian serius.
“Angka-angka ini menunjukkan pemerintah sudah bekerja. Tugas kita sekarang adalah memastikan kerja itu semakin terkoordinasi, tepat sasaran dan mampu menjangkau wilayah yang membutuhkan sebelum kondisi menjadi lebih berat,” ujarnya.
Cilacap Hadapi Kekeringan Sejak Awal Musim
Kondisi serupa terjadi di Cilacap. Kekeringan di wilayah tersebut telah tercatat sejak Juni 2026.
Pada 14 Agustus 2026, BNPB mencatat 5.639 KK atau 18.135 jiwa terdampak kekeringan di Cilacap. Sebelumnya, BNPB mencatat pada 5 Agustus 2026 terdapat 10 kecamatan yang mengalami kesulitan air bersih akibat berkurangnya debit sumber air masyarakat.
Distribusi air dilakukan secara bertahap sejak awal musim kemarau.
Pada Juni 2026, BPBD Cilacap mulai melakukan distribusi air, antara lain sebanyak 4.000 liter ke Desa Kedungbenda, Kecamatan Nusawungu. Pada 24 Juni 2026, distribusi mencapai 25.000 liter kepada masyarakat di sejumlah wilayah terdampak.
Pada 7 Juli 2026, BPBD kembali mendistribusikan 30.000 liter ke sejumlah desa di Kecamatan Kampung Laut, Gandrungmangu, Jeruklegi dan Patimuan.
Sementara hingga 21 Juli 2026, BNPB mencatat distribusi air bersih di Cilacap telah mencapai 315.000 liter atau 60 tangki.
Perkembangan penanganan terus berlangsung. Pada 5 Agustus, BPBD Cilacap kembali mendistribusikan 28.000 liter air bersih.
Pemkab Cilacap juga terus melakukan distribusi air. Hingga 10 Agustus 2026, pemerintah kabupaten menyebut telah menyalurkan lebih dari 1,3 juta liter air bersih atau setara 251 tangki kepada masyarakat terdampak.
Pada 14 Agustus, BNPB mencatat distribusi terbaru sebanyak 25.000 liter melalui lima tangki kepada 237 KK atau sekitar 1.100 jiwa.
Ari menilai rangkaian bantuan tersebut menunjukkan pemerintah telah melakukan intervensi, tetapi eskalasi kebutuhan akibat puncak kemarau membutuhkan koordinasi yang semakin kuat.
“Dropping air merupakan langkah yang sangat penting dalam kondisi darurat. Tetapi kita juga harus memastikan distribusi dilakukan berdasarkan data kebutuhan yang terus diperbarui. Desa yang sumber airnya mulai mengering harus bisa terdeteksi lebih awal sehingga penanganan tidak terlambat,” katanya.
Ari mendorong perubahan pendekatan penanganan kekeringan dari sekadar reaktif menjadi lebih antisipatif.
Menurutnya, pemerintah perlu mengintegrasikan data BPBD, pemerintah desa, dinas teknis dan informasi BMKG untuk memetakan wilayah rawan kekeringan.
Dengan pemetaan tersebut, pemerintah dapat menentukan prioritas distribusi air, menyiapkan armada tangki, tandon atau toren, serta sumber air alternatif sebelum kondisi semakin kritis.
“Kita harus bergerak berdasarkan peta kerawanan. Desa yang tahun lalu mengalami kekeringan berat dan tahun ini kembali menunjukkan gejala yang sama harus menjadi wilayah prioritas. Jangan menunggu masyarakat benar-benar kehabisan air baru kita mengirim bantuan,” ujarnya.
Menurut Ari, pendekatan berbasis data juga akan membuat penggunaan anggaran lebih efektif karena bantuan diarahkan kepada wilayah yang benar-benar membutuhkan.
Dari Dropping Air Menuju Ketahanan Air
Ari menegaskan, penyelesaian persoalan kekeringan tidak boleh berhenti pada distribusi air menggunakan tangki.
Pemerintah perlu mulai memperkuat infrastruktur air yang dapat digunakan dalam jangka panjang, seperti sumur bor, pipanisasi, tandon, embung, jaringan air baku, serta rehabilitasi infrastruktur pengairan sesuai karakter masing-masing wilayah.
BNPB sendiri menyebut mitigasi kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga melalui pembangunan sumur bor, pipanisasi dan berbagai upaya lain untuk menjaga ketersediaan air.
“Air hari ini harus tersedia, tetapi kebijakan juga harus memastikan masyarakat tidak terus mengalami krisis air yang sama setiap musim kemarau,” kata Ari.
Ia menilai setiap wilayah membutuhkan solusi yang berbeda.
“Di satu tempat mungkin sumur bor menjadi pilihan, di tempat lain pipanisasi lebih tepat, sementara wilayah tertentu membutuhkan embung, tandon atau penguatan jaringan air baku. Tidak bisa semua wilayah menggunakan satu pendekatan yang sama,” ujarnya.
Ari mengingatkan bahwa kekeringan bukan hanya persoalan air untuk kebutuhan rumah tangga.
Berkurangnya ketersediaan air juga berpotensi memengaruhi pertanian, peternakan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, menurutnya, kebijakan penanganan kekeringan harus terintegrasi dengan kebijakan pertanian, pengairan, lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur.
“Jangan sampai kita hanya menghitung berapa liter air yang dikirim untuk rumah tangga, tetapi lupa bagaimana petani mempertahankan produksinya. Ketahanan air harus kita lihat sebagai bagian dari ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia mendorong penguatan rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi sumber air, pompanisasi di lokasi yang memungkinkan, pembangunan embung, serta konservasi daerah tangkapan air.
Ari mengapresiasi langkah Pemkab Cilacap yang mulai mengarah pada solusi jangka panjang. Pemerintah desa didorong melakukan pendataan wilayah yang membutuhkan pengembangan jaringan air perpipaan sebagai bahan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
Menurutnya, pendekatan tersebut perlu diperluas ke wilayah Banyumas dan diintegrasikan dengan dukungan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat.
“Kalau sebuah desa setiap tahun harus mendapatkan dropping air, kita perlu bertanya: apakah lebih efektif membangun jaringan perpipaan, mencari sumber air baku baru atau membangun infrastruktur penyimpanan air? Bantuan darurat harus menjadi pintu masuk menuju solusi permanen,” ujarnya.
Ia menilai investasi pada ketahanan air akan memberikan manfaat lebih besar dalam jangka panjang dibandingkan terus mengandalkan respons darurat setiap kali musim kemarau.
Perkuat Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha
Menurut Ari, penanganan kekeringan juga membutuhkan keterlibatan lebih luas karena kebutuhan masyarakat tidak selalu dapat ditangani hanya dengan mengandalkan satu sumber pembiayaan.
Pemerintah kabupaten dapat memperkuat koordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah, BNPB, BUMN/BUMD, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan masyarakat.
Kolaborasi dengan dunia usaha juga telah berjalan di Cilacap, antara lain melalui keterlibatan PLTU Adipala dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
“Ini harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah tetap menjadi penanggung jawab utama, tetapi dunia usaha dan masyarakat juga bisa mengambil peran. Yang penting koordinasinya satu pintu, datanya jelas dan bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan,” kata Ari.
Ari memberikan gagasan berupa tiga tahapan yang perlu berjalan secara bersamaan.
Pertama, tanggap darurat, dengan memastikan distribusi air bersih cepat, merata dan tepat sasaran.
Kedua, penguatan infrastruktur, melalui pembangunan dan pengembangan sumur bor, pipanisasi, tandon, embung, jaringan air baku serta infrastruktur pengairan.
Ketiga, ketahanan air jangka panjang, melalui konservasi sumber air, perlindungan daerah tangkapan air, rehabilitasi lingkungan dan penguatan sistem penyediaan air yang berkelanjutan.
“Kita jangan memilih antara bantuan air hari ini atau pembangunan jangka panjang. Keduanya harus berjalan bersamaan. Warga membutuhkan air sekarang, tetapi pemerintah juga harus memastikan persoalan yang sama tidak terus berulang setiap tahun,” tegasnya.
Sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Ari mengatakan DPRD memiliki peran untuk memastikan kebijakan pembangunan dan dukungan anggaran pemerintah benar-benar menjawab persoalan masyarakat.
Menurutnya, persoalan kekeringan Banyumas dan Cilacap perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan Jawa Tengah, khususnya dalam penguatan ketahanan air di kawasan selatan Jawa Tengah.
“Yang ingin kita dorong adalah sinergi kebijakan. Pemerintah kabupaten menangani kebutuhan di lapangan, pemerintah provinsi memperkuat dukungan dan koordinasi, pemerintah pusat membantu pada skala yang membutuhkan intervensi nasional, sementara dunia usaha dan masyarakat ikut memperkuat. Semua harus bergerak dalam satu tujuan: masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air,” ujarnya.
Ia menegaskan keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari jumlah rapat atau banyaknya tangki air yang dikirim.
“Ukuran kita sederhana: apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya? Ketika warga membutuhkan air, apakah tersedia? Ketika petani memasuki musim kemarau, apakah mereka memiliki strategi dan sumber air untuk mempertahankan kehidupannya? Kalau jawabannya semakin baik, berarti kebijakan kita memberi manfaat,” kata Ari.
Ari berharap pengalaman menghadapi musim kemarau 2026 dapat menjadi momentum untuk membangun sistem ketahanan air Banyumas dan Cilacap yang lebih kuat.
“Kita tidak ingin setiap musim kemarau selalu memulai dari nol. Mari gunakan pengalaman tahun ini untuk membangun sistem yang lebih siap menghadapi kemarau berikutnya. Air adalah kebutuhan dasar, sehingga ketahanan air harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Jawa Tengah,” pungkasnya. (adv)
