JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat transformasi sektor perhubungan melalui serangkaian inovasi berbasis energi bersih dan digitalisasi layanan. Transformasi itu mulai dari pengoperasian taksi dan travel listrik, pengembangan integrasi transportasi umum, hingga penerapan sistem pembayaran nontunai di terminal.
Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan transportasi yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan.
Beragam layanan itu diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara Grand Launching Transformasi Perhubungan Jawa Tengah 2026 di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Senin, 24 Agustus 2026.
Dalam acara itu, Luthfi sempat mencoba langsung taksi listrik tersebut dengan berkeliling di sekitar Kantor Dinas Perhubungan Jawa Tengah.
Luthfi menilai, kendaraan listrik menawarkan kenyamanan sekaligus mendukung pengurangan polusi dan penggunaan energi fosil.
“Ini sangat nyaman sekali. Saya coba muter kantor (Dishub), argonya tinggal pencet, enggak ada suaranya, tidak polusi udara, dan menghemat energi fosil,” ujarnya.
Menurutnya, penggunaan energi terbarukan ke depan tidak hanya didorong pada sektor kendaraan. Pemprov Jawa Tengah juga mulai memanfaatkan panel surya pada sejumlah gedung perkantoran.
Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan Jawa Tengah terhadap pengembangan energi terbarukan dan ekonomi hijau.
Saat ditanya mengenai rencana penggunaan kendaraan listrik untuk Bus Rapid Transit (BRT) di Jawa Tengah, Gubernur mengatakan pengembangannya sedang dikaji.
Luthfi menegaskan, transformasi perhubungan tidak boleh berhenti pada pengembangan aplikasi maupun teknologi. Inovasi harus mampu menjawab persoalan nyata masyarakat, terutama terkait pergerakan orang dan barang.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Arif Djatmiko mengatakan peluncuran taksi listrik dan travel listrik menjadi satu dari delapan inovasi dalam Transformasi Perhubungan Jawa Tengah 2026.
Selain elektrifikasi kendaraan, Pemprov Jawa Tengah mendorong transformasi melalui digitalisasi serta integrasi layanan transportasi. Salah satunya melalui penerapan pembayaran nontunai atau cashless pada Terminal Tipe B. Uji coba telah dilakukan di Terminal Sukoharjo dan direncanakan diterapkan pada 22 Terminal Tipe B yang dikelola pemerintah provinsi.
Sistem tersebut diarahkan agar pembayaran dapat langsung masuk ke kas daerah sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan terminal.
Dishub Jawa Tengah juga mengembangkan sistem digitalisasi monitoring dan pengawasan operasional Terminal Tipe B. Sistem itu digunakan untuk memperkuat pengelolaan terminal berbasis data, termasuk pemantauan kendaraan dan laporan operasional.
Transformasi juga dilakukan pada layanan Trans Jateng melalui kolaborasi dengan Gojek. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan perjalanan masyarakat dari layanan ojek daring menuju Trans Jateng hingga layanan lanjutan sebagai first mile dan last mile.
“Tahun depan kita akan membuat satu tiket antara Gojek dan Trans Jateng. Jadi first mile, last mile sudah tercakup semua,” kata Miko.
Menurut data Dishub Jawa Tengah, jumlah pengguna Trans Jateng sepanjang 2025 mencapai sekitar 10 juta penumpang. Sebanyak 53 persen penumpangnya disebut merupakan pengguna yang beralih dari kendaraan pribadi ke Trans Jateng. Peralihan tersebut diperkirakan memberikan penghematan biaya transportasi masyarakat hingga sekitar Rp50 miliar.
Pemprov Jawa Tengah juga memperluas penggunaan Kartu Multi Trip untuk pembayaran Trans Jateng. Saat ini kartu tersebut telah digunakan pada satu koridor dan ke depan ditargetkan dapat digunakan di seluruh tujuh koridor Trans Jateng. (ucl)
