JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Proyek rehabilitasi sarana dan prasarana (sarpras) sekolah yang rusak di Kabupaten Kudus, akhirnya memasuki tahap pengerjaan fisik. Langkah ini diambil setelah proyek tersebut sempat mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak lantaran pelaksanaannya dinilai molor hingga mendekati akhir tahun anggaran.
Plt Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus, Anggun Nugroho, mengungkapkan bahwa total terdapat 47 sekolah yang diperbaiki melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2026. Fasilitas yang direhabilitasi mencakup 40 Sekolah Dasar (SD) dan 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Setiap sekolah mendapatkan alokasi anggaran berkisar antara Rp200 juta hingga Rp400 juta yang difokuskan untuk perbaikan ruang kelas dan jamban. Selain itu, terdapat pula proyek khusus perbaikan toilet dengan anggaran sekitar Rp100 juta per titik.
‘’Untuk proyek yang menggunakan APBD murni, progresnya sudah berkontrak dan rampung seluruhnya pada September lalu. Target kami, akhir Oktober ini sudah ada pengerjaan yang diserahterimakan atau Provisional Hand Over (PHO),’’ ujar Anggun, baru-baru ini.
Sementara itu, Anggun tidak menampik adanya keterlambatan dalam pelaksanaan awal proyek rehab ini. Kendati demikian, ia optimistis seluruh pengerjaan fisik dapat rampung secara tepat waktu sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.
Guna mengejar target tersebut tanpa mengurangi kualitas bangunan, Disdikpora Kudus memperketat pengawasan di lapangan. Langkah ini dilakukan demi memastikan hasil akhir proyek berjalan maksimal dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan sejak awal.
‘’Pengawasan tentu kami lakukan secara ketat guna memastikan proses pengerjaan di lapangan berjalan optimal,’’ tegasnya.
Di sisi lain, komitmen pembenahan fasilitas pendidikan di Kudus juga terus berlanjut. Anggun membeberkan bahwa Disdikpora kembali mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp2 miliar melalui APBD Perubahan 2026 untuk merehabilitasi 17 sekolah tambahan.
Sasarannya masih sama, yakni perbaikan toilet dan ruang kelas dengan estimasi anggaran Rp200 juta hingga Rp300 juta per sekolah. Namun, Anggun meluruskan bahwa dari total 17 sekolah tersebut, hanya 10 sekolah yang murni menggunakan dana perubahan, sementara 7 sekolah sisanya merupakan hasil pergeseran anggaran dari APBD murni.
Saat ini, proyek yang bersumber dari APBD Perubahan masih tertahan di tahap perencanaan. Walau waktu kian mepet, pihak dinas menjamin proyek sisa ini tetap akan rampung sebelum tutup tahun.
Disdikpora Kudus mengakui bahwa jumlah sekolah rusak di wilayahnya selalu muncul setiap tahun. Pola perbaikan bertahap terpaksa dilakukan mengingat adanya keterbatasan anggaran daerah yang belum mampu menyentuh seluruh sekolah rusak secara serentak. (han/rit)
